Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menggelar rapat perdana usai libur Idul Fitri 1444 Hijriyah pada Rabu (26/4/2023). Dalam rapat ini, Azwar Anas membahas sejumlah hal strategis terkait reformasi birokrasi hingga manajemen aparatur sipil negara (ASN). Salah satu hal yang ditekankan oleh Menpan-RB adalah pentingnya optimalisasi pelayanan publik oleh ASN.
Azwar Anas, yang juga merupakan politikus PDI-P, berharap Idul Fitri bisa menjadi momentum perbaikan dan percepatan kinerja para ASN. Menurutnya, pelayanan publik harus optimal, meningkat, dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta seluruh ASN agar segera fokus pada pelayanan masyarakat setelah masa liburan Lebaran 2023.
Selain peningkatan pelayanan publik, rapat perdana tersebut juga membahas beberapa hal strategis lainnya. Salah satunya adalah penyiapan peraturan terkait jabatan fungsional dosen. Menurut Azwar Anas, pihaknya akan mendiskusikan masalah tersebut dengan perwakilan guru besar, dosen, dan beberapa kampus untuk menjaring masukan sebagai aturan tindak lanjut penataan jabatan fungsional dosen. Hal ini dilakukan mengingat adanya kekhususan pengaturan dalam jabatan fungsional dosen karena sesuai dengan mandatori undang-undang.
Tak hanya itu, rapat tersebut juga membahas akselerasi Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah. Azwar Anas menekankan perlunya pengawalan terus menerus terhadap progres MPP Digital dengan fokus utama pada penyempurnaan integrasi dengan basis data kependudukan. Tujuan integrasi ini adalah agar masyarakat tidak perlu lagi mengisi data berulang setiap kali mengajukan pelayanan pemerintah, karena datanya sudah terintegrasi.
Menpan-RB menginformasikan bahwa pada bulan Mei 2023, akan ada penambahan sedikitnya 13 MPP secara resmi. Hal ini akan menambah jumlah MPP yang saat ini berjumlah 115 di kabupaten dan kota. Pada tahun 2023, total akan ada penambahan 127 MPP baru di seluruh Indonesia, sebagian besar berada di luar Pulau Jawa.
Azwar Anas berharap penambahan MPP tersebut dapat membantu mengakselerasi pelayanan publik di berbagai daerah dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kabupaten dan kota se-Indonesia yang terus bekerja meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
Optimalisasi pelayanan publik oleh ASN sangat penting, mengingat mereka merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Seluruh ASN harus segera fokus dan kembali bekerja untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat setelah libur Lebaran. Dalam memberikan pelayanan publik, ASN diharapkan dapat bekerja secara profesional, akuntabel, dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip reformasi birokrasi.
Sejumlah langkah yang telah dibahas dalam rapat perdana Menpan-RB ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan publik oleh ASN di Indonesia. Dengan adanya penambahan MPP, peraturan terkait jabatan fungsional dosen, dan optimalisasi pelayanan publik, diharapkan akan terjadi percepatan kinerja ASN dan memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat.
Baca berita terbaru lainnya di sini.
