Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan tim untuk memeriksa kondisi fisik beberapa aset yang dimiliki oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, S.F. Hariyanto. Sebelumnya, Hariyanto telah mendatangi KPK untuk menjalani klarifikasi terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Kamis (6/4/2023).
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang menganalisis keterangan klarifikasi dari Hariyanto mengenai harta kekayaannya itu. Pahala mengatakan bahwa tim KPK telah mengecek fisik ke lokasi-lokasi aset milik Sekda Riau tersebut, yang tersebar di tujuh lokasi berbeda, termasuk sebuah kafe yang dimilikinya. Selain itu, Pahala juga menyimpulkan bahwa pemeriksaan LHKPN terkait harta kekayaan Hariyanto akan tetap berlanjut.
Sebelumnya, Hariyanto mengungkapkan bahwa ia telah memberikan semua informasi yang diminta oleh Tim LHKPN KPK, termasuk terkait harta kekayaannya dan tas mewah yang sering dikenakan oleh istrinya. Akan tetapi, ia enggan untuk membahas hal tersebut lebih jauh dan menyarankan para wartawan untuk menanyakan perihal klarifikasi tersebut langsung kepada KPK.
Kasus ini bermula ketika Sekda Riau menjadi sorotan publik karena istrinya terlihat kerap mengenakan tas mewah dengan harga jutaan rupiah. Selain itu, perayaan ulang tahun anaknya juga dikabarkan digelar di hotel berbintang lima. Dalam proses klarifikasi yang dilakukan oleh KPK, lembaga pemberantasan korupsi tersebut tidak hanya mengusut harta kekayaan yang menjadi perdebatan di media sosial, tetapi juga menggali posisi dan jabatan yang dipegang oleh Hariyanto sebelum ia menjabat sebagai Sekda Riau serta mencari tahu jika ada pelanggaran yang dilakukan olehnya.
Dalam kasus harta kekayaan pejabat negara seperti ini, KPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan pengecekan terkait LHKPN dari penyelenggara negara, termasuk Sekda Riau. Laporan ini wajib disampaikan setiap tahun oleh penyelenggara negara kepada KPK, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang serta untuk mengawasi pengelolaan harta kekayaan oleh penyelenggara negara. KPK pun diharapkan dapat bertindak tegas dan adil dalam mengungkap kebenaran mengenai dugaan harta kekayaan yang dimiliki oleh Hariyanto dan keluarganya.
Sebagai upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, penting bagi KPK untuk terus mengawasi dan mengevaluasi harta kekayaan para pejabat negara. Kasus harta kekayaan Sekda Riau ini menjadi contoh penting agar masyarakat juga dapat turut mengawasi pemenuhan kewajiban LHKPN oleh para penyelenggara negara. Klarifikasi yang dilakukan oleh KPK terhadap Hariyanto diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai harta kekayaan yang dimilikinya serta apakah ada pelanggaran yang dilakukan olehnya selama menjabat sebagai Sekda Riau.
Secara keseluruhan, kasus harta kekayaan Sekda Riau ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas para pejabat negara dalam mengelola harta kekayaannya. Keterlibatan KPK dalam mengusut dan mengawasi kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK harus terus meningkatkan kinerjanya dan bekerja sama dengan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Baca berita terbaru lainnya di sini.
