Ekonomi

Sri Mulyani Sebut Pajak Mendukung Kelancaran Mudik

Pemerintah Indonesia mengungkapkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang didominasi oleh pajak dan bersumber dari masyarakat hadir dalam mendukung kelancaran momen Lebaran 2023. Hampir Rp 100 triliun #UangKita atau anggaran APBN digunakan untuk mendukung konektivitas nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa seluruh pendanaan tersebut akan digunakan untuk mendukung arus mudik dan arus balik lebaran 2023. “APBN #UangKita hadir untuk menghubungkan Indonesia..!” tulisnya dalam Instagram pribadinya @smindrawati dikutip Jumat (28/4/2023).

Mudik merupakan salah satu tradisi yang melekat dalam budaya masyarakat Indonesia pada saat merayakan lebaran. Menurut data Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan nasional pada mudik tahun ini mencapai 45,8 persen dari total penduduk atau sekitar 123,8 juta orang. Oleh karena itu, #UangKita dihadirkan untuk mendukung konektivitas nasional melalui pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Penggunaan dana tersebut antara lain melalui Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan, yaitu Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang merealisasikan dukungan ini melalui pendanaan pembebasan lahan. Realisasi tersebut berupa pendanaan lahan jalan tol senilai Rp 93,7 triliun dan pendanaan lahan jalur kereta api sebesar Rp 3 triliun. Melalui infrastruktur jalan tol dan jalur kereta api yang semakin baik, diharapkan dapat mendukung kelancaran arus mudik dan balik pada Lebaran 2023.

Selain itu, dalam mendukung kelancaran mudik Lebaran 2023, Sri Mulyani juga memberikan anggaran senilai Rp 9,43 miliar berupa subsidi harga tiket kereta api. Kewajiban pelayanan publik kereta api khusus Lebaran tersebut menyasar 122.659 orang yang melakukan mudik. Kementerian Keuangan juga mengeluarkan anggaran bagi 2.500 pemudik yang menggunakan sepeda motor dan melalui jalur laut.

Dalam momen Lebaran, ketersediaan dan kelancaran infrastruktur menjadi salah satu faktor pendukung terpenting bagi masyarakat. Melalui penyediaan anggaran dan ketersediaan layanan publik, pemerintah berusaha menjaga dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, pembiayaan pembangunan infrastruktur yang baik akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian dan investasi.

Kebijakan pengelolaan anggaran negara yang bersumber dari pajak masyarakat menjadi salah satu perwujudan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada untuk mendukung peningkatan daya saing nasional. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Indonesia untuk menjadikan negara ini sebagai salah satu kekuatan ekonomi global.

Pendapatan dan belanja negara yang dikelola dengan efektif dan efisien sebagai #UangKita turut mempengaruhi kinerja pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Hal ini menjadi dasar keberlanjutan pembangunan nasional yang inklusif dan berkualitas.

Dalam konteks Lebaran 2023, upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan anggaran negara akan memberikan dampak positif bagi kelancaran arus mudik dan balik. Dukungan konektivitas melalui infrastruktur yang lebih baik akan memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan perjalanan mudik untuk merayakan Lebaran bersama keluarga.

Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat, pelaksanaan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia akan terus dilakukan. Melalui kebijakan pengelolaan anggaran negara yang akuntabel dan transparan, diharapkan konektivitas dan layanan publik yang semakin baik dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh negeri.

Baca berita terbaru lainnya di sini.

Rizka Wulandari

Rizka Wulandari sudah terjun di dunia media selama tiga tahun terakhir. Sejak lulus kuliah, ia sudah bekerja untuk beberapa publikasi independen di Jakarta dan menulis berbagai artikel dengan tema yang beragam.