Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menegaskan bahwa partainya tetap berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama Partai Nasdem. Mardani memastikan bahwa kasus dugaan korupsi yang menimpa kader Nasdem tidak akan memengaruhi kerja sama politik dengan PKS.
Mardani menjelaskan bahwa koalisi perubahan tidak akan terpengaruh oleh kasus ini karena merupakan hal yang berbeda. Dia juga menyebutkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terus melakukan sosialisasi.
Mardani menyatakan bahwa PKS terus berkomunikasi dengan Nasdem mengenai perkembangan koalisi mereka. Terkait kasus yang melibatkan eks Menteri Pertanian dan kader Nasdem Syahrul Yasin Limpo, PKS memberikan dukungan melalui doa.
PKS berharap agar kasus yang menyeret Syahrul Yasin Limpo segera diselesaikan. Namun, Mardani menekankan bahwa PKS juga berkomitmen untuk memastikan proses hukum terhadap Syahrul berjalan dengan adil.
Adapun Koalisi Perubahan saat ini terdiri dari Partai Nasdem, PKS, dan PKB. Koalisi ini menjadikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2024.
Partai Nasdem saat ini sedang menghadapi guncangan terkait kader-kadernya yang terlibat dalam kasus hukum. Selain Syahrul Yasin Limpo, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate yang juga mantan Sekjen Partai Nasdem juga terjerat dalam kasus hukum terkait proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) dan infrastruktur pendukung di tahun 2020-2022. Kasus Johnny saat ini masih berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Kasus-kasus ini tentu menjadi guncangan bagi Partai Nasdem. Namun, PKS tetap menjaga komitmen koalisi dengan Nasdem dan berharap kasus-kasus tersebut dapat segera diselesaikan dengan adil. PKS juga tetap optimis dalam menjalankan kerja sama politik dengan Nasdem dalam Koalisi Perubahan.
