Setelah mengalami sengketa selama 15 tahun, Gereja Kristen Indonesia (GKI) Pengadilan Pos Bogor Barat, Kota Bogor akhirnya diresmikan pada Ahad (9/4/2023). Dalam peresmian ini, turut hadir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
Proses pembangunan gedung Gereja GKI Pos Bogor Barat ini adalah sebuah perjalanan yang panjang. Sinode GKI, Pdt Suhud Setyo Wardono, mengatakan bahwa pihaknya telah mencapai solusi bersama dengan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan mendapatkan lahan hibah pada Juni 2021. Lahan tersebut terletak sekitar 1 kilometer dari lokasi GKI yang lama. Meskipun Izin Mendirikan Bangunan (IMB) GKI sebelumnya telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pada tahun 2006, berbagai polemik mulai dari penolakan warga terhadap pembangunan gereja hingga kasus pidana pemalsuan persetujuan warga memicu Wali Kota Bogor Diani Budiarto untuk membekukan IMB gereja di kawasan Perumahan Taman Yasmin itu pada tahun 2008.
Putusan tersebut kemudian digugat hingga ke Mahkamah Agung pada tahun 2010. Pada 2011, izin tersebut dicabut oleh Pemerintah Kota Bogor. Suhud menjelaskan bahwa prosesnya memang cukup panjang dan berlarut-larut, namun akhirnya dapat diselesaikan dengan komitmen yang kuat untuk memperjuangkan kebaikan dengan cara yang bijaksana dan mengedepankan musyawarah.
Pada masa kepemimpinan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, GKI melakukan proses pengumpulan tanda tangan jemaat yang tinggal di Kecamatan Bogor Barat dan persetujuan masyarakat Kelurahan Cilendek Barat. Majelis jemaat GKI Pengadilan kemudian mengajukan persyaratan pembangunan gereja kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bogor. Melalui verifikasi, FKUB menerbitkan surat rekomendasi pembangunan gedung Gereja GKI Pengadilan Pos Bogor Barat pada 27 Mei 2021. Setelah memenuhi persyaratan, Pemkot Bogor memberikan hibah lahan seluas 1.668 meter persegi kepada jemaat GKI Pengadilan pada tanggal 11 Juni 2021.
IMB gedung Gereja Pengadilan di Bogor Barat kemudian diterbitkan dan diserahkan secara resmi pada 8 Agustus 2021. Setelah mendapatkan IMB, pembangunan fisik gedung gereja dilakukan hingga akhirnya peresmian gedung GKI Bogor Barat pada Ahad (9/4/2023).
Menko Polhukam, Mahfud MD, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar pada konstitusi. Semua agama harus dilindungi dan dijamin haknya untuk hidup, tidak berdasarkan jumlah pengikut melainkan atas dasar jaminan konstitusi. Oleh karena itu, negara harus hadir dalam upaya memberikan jaminan kebebasan melaksanakan ajaran agama atau beribadah dengan baik.
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan rasa syukurnya melihat penyelesaian permasalahan pembangunan rumah ibadah yang panjang ini melalui cara-cara yang baik. Ia juga menghaturkan hormat kepada Menkopolhukam, yang telah memberikan dorongan agar negara tetap hadir, serta kepada Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, yang telah bekerja keras dan gigih dalam memediasi semua pihak.
Bima Arya Sugiarto menambahkan bahwa peresmian GKI Pengadilan Bogor Barat bukanlah akhir dari permasalahan ini. Pemerintah Kota Bogor masih harus menjalani proses panjang untuk terus merawat kebersamaan dalam keberagaman. Menurutnya, gereja harus terbuka dan tidak eksklusif, membaur bersama warga. Ia yakin bahwa peresmian gereja ini akan menjadi sumber hikmah pembelajaran untuk menguatkan kebersamaan dalam keberagaman di masa depan.
Baca berita terbaru lainnya di sini.
