Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, baru-baru ini mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, akan memprakarsai kerja sama politik dengan partai-partai lain. Hal ini diungkapkannya ketika ditanya mengenai pernyataan dari beberapa partai yang akan membentuk koalisi besar dan meminta PDI-P untuk tidak ngotot menawarkan kadernya sebagai calon presiden.
Menurut Hasto, PDI-P tentu akan mengambil beberapa prakarsa pada saat yang tepat agar semangat gotong royong dapat dilakukan. Ia juga menilai permintaan tersebut seperti menunjukkan ketidakmampuan partai politik lain untuk memformulasikan calon presiden mereka sendiri. Hasto menegaskan bahwa PDI-P menganggap rencana koalisi besar tersebut masih sekadar pertemuan para elite partai politik dan belum konkret.
Hasto juga berpendapat bahwa kerja sama politik besar baru akan terwujud setelah Megawati mengumumkan siapa kader PDI-P yang akan diusung menjadi calon presiden. Ia yakin bahwa pada saat yang tepat nanti, ketika Megawati mengumumkannya, akan terjadi pergerakan konsolidasi kepartaian nasional.
Di sisi lain, Hasto mengatakan bahwa PDI-P tidak memiliki kriteria khusus dalam membangun kerja sama politik. Menurutnya, PDI-P tidak memandang apakah partai itu nasionalis atau religius. Semua partai dianggap nasionalis dan religius karena semuanya ada dalam Pancasila.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menghormati keinginan PDI-P membuka penjajakan koalisi besar setelah mengumumkan calon presiden pilihannya. Namun, ia tidak bisa menjamin apakah PDI-P bisa bekerja sama dengan koalisi yang dibentuk nantinya.
Yandri juga meminta PDI-P tidak egois dalam proses penjajakan koalisi besar. Menurutnya, tantangan terbesar dalam membentuk koalisi besar adalah menurunkan ego masing-masing partai politik. Ia menyarankan PDI-P agar tidak terlalu menonjolkan egoisme partai dalam proses pembentukan koalisi.
Membentuk koalisi besar antara partai politik memang memiliki banyak tantangan, seperti menentukan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung bersama. Namun, kerja sama politik ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pemerintahan dan pembangunan nasional.
Dalam konteks Indonesia, koalisi besar antarpartai politik sering kali menjadi strategi bagi partai-partai untuk memenangkan pemilihan umum. Pada tahun 2004, saat PDI-P berada di puncak kekuasaan, Megawati berhasil memunculkan Koalisi Kebangsaan, yang melibatkan PDI-P, Golkar, PPP, PKB, PKS, dan Hanura sebagai mitra koalisi. Namun, koalisi ini tidak bertahan lama karena perbedaan kepentingan antarpartai.
Pada pemilihan umum 2009 dan 2014, koalisi besar juga menjadi pilihan sejumlah partai, seperti koalisi Merah Putih yang digawangi Gerindra, PKS, PAN, Golkar, dan PPP di 2014.
Kini, jelang Pemilu 2024, wacana koalisi besar kembali mencuat. Setiap partai tentu ingin memenangkan pemilihan dan mengambil keuntungan dari posisi strategis yang ditawarkan oleh kerja sama politik besar. Namun, pada akhirnya, keberhasilan koalisi ini akan ditentukan oleh kemampuan partai-partai untuk menurunkan ego dan saling bekerja sama demi mencapai tujuan bersama.
Baca berita terbaru lainnya di sini.
