Rencana pembentukan koalisi besar untuk menghadapi Pemilu 2024 terus disuarakan ke publik. PDI Perjuangan yang sebelumnya tidak ikut dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan parpol koalisi pemerintahan di Kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN), beberapa waktu lalu, bahkan bersedia menjadi tuan rumah untuk silaturahmi berikutnya. Pertemuan antara Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Plt Ketua Umum PPP Mardiono, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di markas PAN, disinyalir menjadi awal rencana pembentukan koalisi besar.
Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menyatakan kesiapannya untuk menjadi tuan rumah dalam silaturahmi berikutnya tersebut. Sementara Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, rencana pembentukan koalisi besar ini akan terus mebayang-bayangi PDI Perjuangan yang hingga kini belum menentukan sikap untuk bergabung ke dalam koalisi.
Dari lima partai yang ikut dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, semua telah bergabung ke dalam koalisi pemerintahan. PKB dan Gerindra bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Raya (KIR), sedangkan PAN, PPP, dan Golkar bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). PDI-P sendiri adalah partai pemenang Pemilu 2019 dengan kursi yang cukup untuk mengusung sendiri pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2024. Sehingga, bukan perkara mudah untuk menarik PDI-P masuk ke dalam rencana pembentukan koalisi ini.
Umam menambahkan bahwa Jokowi tidak bergerak sendiri dan ada peran Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan di belakangnya. Ia pun menduga bahwa tujuan pembentukan koalisi besar ini agar PDI-P menyerahkan “golden ticket”-nya tersebut. Namun, PDI-P tidak ingin mudah diperdaya oleh agenda kepentingan koalisi besar tersebut dan siap bergabung asalkan posisi capres diserahkan kepada PDI-P.
Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengatakan bahwa bila ingin PDI-P bergabung ke dalam koalisi, tentu syaratnya capres adalah kader banteng. Hingga kini, belum muncul sosok capres-cawapres yang hendak diusung oleh koalisi besar, meskipun di dalamnya terdapat beberapa tokoh yang memiliki elektabilitas potensial.
Juru Bicara Partai Golkar Tantowi Yahya menyatakan bahwa pembahasan capres dan cawapres di koalisi besar akan dilakukan jika koalisi itu sudah terbentuk. Ia juga menyambut baik jika PDI-P memiliki kesamaan pandangan tentang membangun bangsa ini ke depan dan mau bergabung dalam Koalisi Besar. Soal siapa yang akan jadi capres, akan dibahas kemudian.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa belum ada pembahasan mengenai capres dan cawapres untuk Koalisi Besar. Meskipun demikian, nama-nama tokoh yang berpotensi menjadi capres sudah muncul di partai-partai koalisi besar, seperti Prabowo Subianto. Dasco menjelaskan, pembahasan nama-nama itu tentu akan dilakukan secara bersama partai-partai yang akan bergabung dalam koalisi tersebut.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menilai, proses menentukan nama capres dan cawapres tidak menghambat jalannya pembentukan koalisi besar. Ia mengatakan bahwa nama-nama yang bermunculan di rapat-rapat KIB, ada kemungkinan sama dengan yang diusulkan oleh PDI-P. Tentu perkembangan selanjutnya akan terus diamati.
Sebagai informasi, nama-nama yang bermunculan di KIB digadang sebagai capres dan cawapres di antaranya Prabowo, Airlangga Hartarto, Sandiaga Uno, Ganjar Pranowo, dan Erick Thohir. Mengenai nama capres-cawapres itu, Baidowi mengatakan, tentu akan dimunculkan setelah Koalisi Besar resmi terbentuk. Namun, hingga saat ini, Koalisi Besar masih sampai tahap penjajakan untuk terbentuk.
Baca juga: Prabowo Menyatakan KIB dan KIR Berada dalam Frekuensi yang Sama.
