Ali Mochtar Ngabalin, seorang staf ahli Presiden dan politisi Partai Golkar, mengatakan ia tidak pernah menemukan ada Menteri Koordinator (Menko) yang ingin mengubah konstitusi selama ia bekerja di lingkaran istana. Hal itu disampaikan Ngabalin saat ditanya mengenai pernyataan Anies Baswedan yang menyebutkan bahwa ada Menko yang mendukung adanya perubahan konstitusi dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3/2023).
Ia berpandangan, pernyataan yang dilontarkan Anies Baswedan itu semata-mata dilakukan untuk kepentingan politik dan popularitas semata. “Jadi kalau ada orang yang menggunakan, data, narasi, diksi yang dibuat-buat saja untuk kepentingan publik dan popularitas elektabilitas saya kira itu, nanti rakyat yang menilai,” kata Ngabalin.
Terpisah, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto enggan mengomentari lebih jauh pernyataan adanya seorang Menko yang terang-terangan menyatakan dukungan untuk mengubah konstitusi. Ia menyatakan, ada empat Menko yang ada dalam pemerintahan, yaitu Menko Perekonomian, Menko Bidang Politik Hukum dan Kemanan (Polhukam), Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves).
Sebelumnya, Anies mengaku tidak pernah membayangkan bahwa dukungan untuk mengubah konstitusi disampaikan secara terbuka di hadapan publik oleh seorang pejabat sekelas menteri koordinator. “Kita tak bisa bayangkan ada petinggi menyatakan ‘mari kita ubah konstitusi’, tak pernah kita bayangkan. Kalau pun ada, itu pertemuan ruang-ruang tertutup, bukan?” kata Anies, Kamis lalu.
Menurut Anies, situasi saat ini bukanlah tanda demokrasi turun, tetapi justru orang yang tak berkomitmen pada demokrasi yang lebih berani mengungkapkan pikirannya. “Ini adalah bukan menurun kualitas demokrasi, kualitas demokrasi kita tidak turun, hanya orang-orang yang commit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka, tidak tabu,” kata dia.
Anies juga menyatakan, setiap aturan harus dijaga dan dihormati demi masa depan yang lebih baik. Ia menambahkan bahwa yang dibutuhkan hanyalah fair play, kesetaraan kesempatan, dan kenetralan dari yang memegang kewenangan. Mantan gubernur DKI Jakarta ini menyatakan, praktik tersebut harus dilawan demi menyelamatkan semangat reformasi 1998. Saat ditanya mengenai siapa menteri koordinator yang dimaksud, Anies enggan menjawab.
Dapat disimpulkan bahwa Ali Mochtar Ngabalin menyatakan ia tidak pernah menemukan ada Menteri Koordinator (Menko) yang ingin mengubah konstitusi selama ia bekerja di lingkaran istana. Namun, Anies Baswedan mengaku tidak pernah membayangkan bahwa dukungan untuk mengubah konstitusi disampaikan secara terbuka di hadapan publik oleh seorang pejabat sekelas menteri koordinator. Airlangga Hartarto menyatakan, ada empat Menko yang ada dalam pemerintahan. Anies menyatakan bahwa situasi saat ini bukanlah tanda demokrasi turun, tetapi justru orang yang tak berkomitmen pada demokrasi yang lebih berani mengungkapkan pikirannya. Ia menambahkan bahwa yang dibutuhkan hanyalah fair play, kesetaraan kesempatan, dan kenetralan dari yang memegang kewenangan. Situasi ini harus dilawan demi menyelamatkan semangat reformasi 1998. Meskipun ia enggan menjawab mengenai siapa menteri koordinator yang dimaksud, namun jelas bahwa ada yang harus dilakukan untuk menjaga dan menghormati setiap aturan demi masa depan yang lebih baik.
Baca juga: Anies: Perubahan Bukan Berarti Menghapus yang Lampau.
