Saat Bima Yudho Mengkritik Lampung di TikTok: Dilaporkan ke Polisi, Mengalami Intimidasi, hingga Mendapatkan Dukungan
Bima Yudho Saputro, seorang pengguna TikTok dengan akun @awbimaxreborn, baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di dunia maya. Hal ini karena video yang dibuat oleh Bima dengan judul “alasan Lampung tidak maju-maju” menjadi viral. Dalam video berdurasi 3 menit 28 detik tersebut, Bima mengkritik kondisi beberapa sektor penting di Provinsi Lampung yang menurutnya mengalami keterpurukan.
Beberapa sektor yang menjadi sasaran kritik Bima antara lain infrastruktur, proyek Kota Baru, pendidikan, tata kelola birokrasi, pertanian, dan tingkat kriminalitas. Bima yakin bahwa infrastruktur yang ada di Lampung banyak yang rusak sementara proyek Kota Baru yang seharusnya menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi terhenti di tengah perjalanan. Di sisi lain, pendidikan yang tak merata dan ketergantungan pada sektor pertanian pun menjadi alasan Lampung belum bisa berkembang jauh.
Tersebar dengan cepatnya video yang dibuat oleh Bima, membuat sejumlah pihak tersinggung hingga menyebabkan pengacara Ginda Ansori melaporkan Bima ke Polda Lampung dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, sebelum adanya perkembangan atas laporan tersebut, beberapa hal terjadi di kehidupan Bima.
Awalnya, Bima mengaku jika keluarganya yang berada di Lampung mendapatkan intimidasi dari polisi. Menurut Bima, ibunya didatangi polisi saat di kantor, sementara ayahnya yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil dipanggil oleh Bupati Lampung Timur. Merespon permasalahan ini, Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim, menghubungi Bupati Lampung Timur, Dawam Rahardjo, untuk memastikan keamanan keluarga Bima.
Kemudian, muncul video yang menampilkan perbaikan jalan di beberapa wilayah di Lampung. Hal ini dianggap sebagai “Bima Effect” dalam waktu singkat setelah video Bima viral. Tagar “Bima Effect” pun menjadi tren dan banyak warganet yang memuji inisiatif Bima dalam mengkritik kondisi Provinsi Lampung.
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan 1 Lampung, Taufik Basari, meminta kepada pihak kepolisian agar tidak memproses laporan terkait video Bima. Menurutnya, apa yang dikatakan Bima seharusnya dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah dan bukan menjadi alasan untuk mempidanakan Bima. Kapolres Lampung Timur, AKBP M Rizal Muchtar, pun membantah jika ada anggota polisi yang mengintimidasi keluarga Bima. Menurutnya, kunjungan anggota polisi ke rumah Bima hanya untuk memastikan keamanan keluarganya.
Pada saat yang sama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memberikan pernyataan terkait kritik Bima tentang Lampung. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan bahwa pihaknya bisa melakukan pemantauan pembangunan jalan di Lampung jika ada informasi mengenai kekurangefektifan pembangunan yang dilakukan. Misalnya, jika proyek perbaikan jalan sudah selesai tetapi kembali rusak, maka KPK akan menduga adanya praktik yang tak sesuai dengan perencanaan.
Ghufron menjelaskan bahwa kewenangan KPK berkaitan dengan proyek yang diduga dikorupsi, tetapi jika terkait proyek yang tidak efektif dan tidak dilaksanakan dengan baik, itu masih menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, jika ada informasi bahwa proyek sudah dilaksanakan tetapi mengalami kerusakan dalam waktu singkat, maka KPK akan mencurigai adanya praktik korupsi dalam proyek tersebut.
Keberanian Bima Yudho untuk mengkritik kondisi di Provinsi Lampung menjadi katalis yang menggugah banyak pihak untuk melibatkan diri dalam perbaikan yang dibutuhkan. Dukungan dan intervensi dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR dan KPK, memberikan harapan baru untuk kemajuan Lampung. Diharapkan apa yang terjadi bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi masyarakat serta pemerintah daerah lain di Indonesia, bahwa kritik yang membangun dan solusi yang konstruktif seharusnya dihargai dan dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi guna mencapai kemajuan yang lebih baik.
Baca berita terbaru lainnya di sini.
