Connect with us

Berita

RUU PKS masuk Prolegnas 2020

Avatar

Published

on

Pixabay

Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM bersama Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui 50 Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam Porlegnas prioritas tahun 2020. Salah satu rancangan tersebut adalah penghapusan RUU PKS.

Ini adalah 5 alasan mengapa RUU PKS harus disahkan:

  1. Menekankan tindak kekerasan berbentuk seksual di Indonesia

Yohana Yembise selaku mantan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mendesak DPR agar segera disahkan atas beleid ini. Yohana berkata RUU ini memiliki tujuan untuk menekan tindak kekerasan seksual yang ada di Indonesia, terkhusus yang dialami oleh anak-anak dan perempuan.

Melihat hasil survei dari Badan Pusat Statistik, ia berkata sebanyak satu dari tiga wanita di Indonesia sudah pernah mengalami tindak kekerasan seksual. Sementara, sebanyak satu dari tujuh anak-anak perempuan maupun laki-laki pernah mengalami kekerasan baik dalam fisik, psikis, penelantaran anak, dan seksual.

“Oleh karena itu, dengan adanya RUU PKS ini, ke depan tidak ada lagi kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia,” katanya, pada 8 Oktober 2019.

2. Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan

Mahfud Md, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berkata bahwa RUU PKS ini sangat penting untuk ada di negara agar menghapus diskriminasi terhadap wanita. Mengingat bahwa sesuai fakta, banyaknya korban adalah kaum perempuan.

Selain untuk menghilangkan diskriminasi, RUU PKS bisa melindungi perempuan dan memberikan jawaban atas keadilan yang diharapkan masyarakat.

“RUU PKS diharapkan bisa memutus diskriminasi terhadap perempuan karena RUU tersebut bisa mencegah kekerasan seksual, menindak pelaku kekerasan seksual, memulihkan korban, serta meletakkan kewajiban negara untuk melakukan penghapusan kekerasan seksual,” ujar Mahfud, Kamis (19/12/2019).

3. KUHP belum akomodir kekerasan seksual secara utuh

Azriana selaku Komisioner Komisi Nasional Perempuan berkata bahwa mandeknya pembahasan RUU ini memperlihatkan atas rendahnya kepedulian DPR pada ribuan orang korban dari kekerasan seksual di Indonesia.

Dari catatan Komnas Perempuan, semenjak RUU ini ditetapkan oleh DPR di tahun 2016 sampai Desember 2018, ada 16.943 korban wanita yang mengalami kekerasan seksual.

Dari data statistik BPS mengenai kriminal di tahun 2018, rata-rata dalam setiap tahun ada 5.327 kasus tentang kekerasan seksual yang terjadi di negara ini. Forum Pengada Layanan telah menemukan bahwa 40% kasus yang dilapor ke pihak polisi dan 10% nya yang berhasil masuk dan lanjut ke pengadilan.

Terbatasnya aturan tentang kekerasan seksual di KUHP jadi penyebab paling utama dari 90% kasus yang tidak dapat lanjut ke pengadilan.

4. Kasus kekerasan terus meningkat

Komnas Perempuan telah mencatat bahwa setiap 2 jam, 3 perempuan mendapatkan kekerasan seksual. “Tahun 2012, kita sudah sampaikan ke publik dalam 10 tahun, 2001 hingga 2011 ternyata di Indonesia itu setiap hari 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual,” ujar Azriana, Jakarta, Jumat (23/11/2018).

Padahal data tersebut sudah diberikan ke DPR untuk mendesak agar RUU PKS segera disahkan. Hingga kini, RUU tersebut masih mandek dibahas.

Padahal, semenjak tahun 2014, Komnas Perempuan sudah menyatakan bahwa Indonesia darurat kekerasan seksual. Pada tahun tersebut, Komnas Perempuan mencatat ada 4.475 kasus yang menimpa wanita dan anak-anak. Di tahun 2015 angka ini naik menjadi 6.499 kasus, dan di tahun 2016 jadi 5.785.

5. Belum adanya aturan untuk akomodir korban

Nur Setia Alam Prawiranegara, sebagai Ketua Indonesia Feminist Lawyer Club pernah mengatakan bahwa banyak hak dari korban kekerasan yang ditangani beliau tidak terwakili di dalam UU. Misal, hak untuk aborsi pada perempuan korban perkosaan.

“Kalau aborsi dia sadar melakukan hubungan seksual kemudian bunuh anak itu pidana. Tapi kalau orang ini diperkosa, dia tidak menghendaki, dia punya hak si perempuan ini untuk aborsi,” ujarnya.

Untuk kedepannya, RUU PKS diharapkan untuk memperhatikan hak para korban dari hulu-hilir. Seperti pendampingan medis, psikososial, hukum, psikologis, hingga pemulihan.

SUMBER: Tempo

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Berita

Larangan kunjungan delapan negara ke Indonesia

Avatar

Published

on

Pixabay
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengumumkan kebijakan tambahan pemerintah RI tentang pencegahan virus corona di Jakarta, Selasa (17/3).
Untuk bantuan medis, lihat dokku.id
Pemerintah melarang pendatang masuk maupun transit dari delapan negara. Larangan ini diberlakukan untuk mereka yang datang dari Inggris, Swiss, Italia, Spanyol, Jerman, Vatikan, Perancis, dan Italia dalam dua pekan terakhir.
Selain itu, kebijakan khusus masih berlaku terhadap negara Korea Selatan (khususnya Provinsi Gyeongsangbuk-do dan Kota Daegu) dan China.
Sementara, untuk pendatang yang datang selain dari delapan negara tersebut, diharuskan untuk mengisi dan memberikan Kartu Kewaspadaan Kesehatan ke Kantor Kesehatan Pelabuhan sebelum tiba di pintu masuk bandara Indonesia.
Namun, apabila dalam riwayat perjalanan selama dua pekan terakhir bersangkutan dengan negara-negara tersebut, maka pendatang dilarang untuk masuk Indonesia.
Untuk WNI yang akan berkunjung ke salah satu dari delapan negara tersebut, akan dilakukan pemeriksaan tambahan dari Kantor Kesehatan Pelabuhan setibanya di Indonesia.
Bagi WNA yang ada di Indonesia, perpanjangan izin tinggalnya sudah habis masa berlaku, diberlakukan aturan Permenkumham No. 7 (2020), begitupun dengan kebijakan untuk pemegang KITAP/KITAS dan izin tinggal dinas yang sekarang sedang ada di luar negeri dan izinnya akan berakhir, diberlakukan peraturan yang sama.
Seluruh kebijakan tambahan yang baru ini berlaku mulai Jumat, 20 Maret tahun ini tepat pukul 00.00 WIB. Perlu diketahui bahwa kebijakan ini sementara dan memiiki kemungkinan evaluasi kebijakan yang akan disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

Continue Reading

Berita

Update COVID-19 Indonesia: 134 kasus

Avatar

Published

on

tirto
Per Senin (16/3), Achmad Yurianto, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Kemenkes dan jubir penanganan virus corona di Indonesia memberikan pengumuman perihal kasus pasien positif COVID-19 saat ini mencapai 134 kasus.
Ia berkata penambahan ini terjadi karena hasil dari penyelidikan atas orang-orang yang terhubung dengan pasien-pasien positif lainnya dan pernah mengalami kontak langsung.
Pada hari sebelumnya, Minggu (15/3), Indonesia tercatat memiliki 117 kasus virus corona.
Angka tersebut mayoritas penduduk dari Jakarta. Dengan menyebarnya virus corona, pemerintah mengizinkan pada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan dalam penyelidikan terhadap mereka yang terduga pernah mengalami kontak langsung dengan para pasien COVID-19 dengan tetap merahasiakan identitasnya.
Kemudian, pasien Kasus 1, 2, dan 3 dinyatakan telah sembuh dari COVID-19. Kabar ini diumumkan oleh Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan. Ketiganya telah usai dirawat di RS Penyakit Infeksi Sulianti Saroso dan dipulangkan.
Dalam pelepasan ketiga pasien tersebut, Terawan mengadakan upacara pelepasan dengan memberikan ‘oleh-oleh’ dari Jokowi berupa ramuan jamu yang disebut bisa menjaga daya tahan tubuh.
Ia pun mengingatkan pada masyarakat agar tidak perlu bertindak panik terhadap wabah tersebut karena masih bisa disembuhkan meskipun perlu waktu untuk prosesnya.
Diketahui, ketiga pasien sangat koorporatif dalam masa pemeriksaan dan perawatan selama di RSPI.
SUMBER: Antara

Continue Reading

Kota Malang

UMM menjadi harapan masyarakat, produksi cairan pembersih tangan

Avatar

Published

on

Website UMM
Menghadapi dan merespons terhadap kelangkaan yang terjadi pada alat-alat individu untuh mencegah COVID-19, seperti masker, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan di apotek maupun di toko-toko terdekat, Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang memproduksi cairan pembersih tangan sendiri.
Sebagai langkah preventif, cairan pembersih tangan menjadi hal yang kini masih dicari oleh masyarakat untuk mencegah virus corona. Langkah UMM dengan memproduksi cairan pembersih tangan, atau hand sanitizer adalah bentuk dukungan yang sangat diharapkan oleh masyarakat.
“Keberadaan cairan pembersih tangan ini sudah langka di pasar, bahkan sulit ditemukan di toko atau swalayan manapun. Oleh karena itu, kami berupaya menciptakan formula tepat agar nyaman saat dipakai. Kami memproduksinya dengan massal,” ucap Raditya Weka Nugraheni, penanggung jawab produksi, Malang, Jawa Timur, hari Senin (16/3).
Langkah ini pada awalnya merupakan sebuha usulan dari pimpinan UMM, Rektor Dr Fauzan, terhadap tindakan pencegahan penyebaran virus corona di seluruh area kampus. Kemudian menjadi kegiatan pengabdian dari fakultasnya, Fakultas Ilmu Kesehatan, jelas Raditya.
Pekan ini, Raditya dan timnya memiliki target memasang hand sanitizer di seluruh lorong kampus dan tersebar diberbagai titik.
“Melalui pelibatan mahasiswa, diharapkan mereka agar bisa belajar secara langsung tentang proses pembuatan hand sanitizer,” tutur Raditya. Dalam teknis produksi, UMM akan melibatkan para mahasiswa yang sedang menempuh tugas akhir bersama dengan asisten Lab Teknologi Farmasi.
Pada kesempatan sebelumnya, rektor UMM telah memberikan surat edaran pada seluruh civitas akademika tentang Kewaspadaan dan Pencegahan COVID-19 dan Pengelolaan Perkuliahan. Dalam surat edaran tersebut, Dr Fauzan mengimbau agar seluruh pelaku civitas menjalani hidup yang sehat dan menghindar dari segala penyakit.
Selain itu, kegiatan perkuliahan dilakukan secara daring dengan memberikan materi penugasan melalui tautan yang bisa diakses dengan internet oleh mahasiswa.
Kampus-kampus yang ada di Malang selain UMM juga meniadakan kegiatan perkuliahan dan menggantinya melalui jaringan online.
SUMBER: Antara

Continue Reading

Trending