Menteri Sosial Tri Rismaharini telah memutasi pegawai yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi beras bantuan sosial (bansos) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengamankan proses penanganan kasus tersebut dan memastikan bahwa pegawai yang diduga terlibat tidak lagi berada dalam posisi strategis di Kementerian Sosial (Kemensos).
Risma mengatakan bahwa pegawai yang dimutasi tersebut telah ditempatkan pada posisi yang tidak lagi memiliki akses langsung terhadap pengelolaan keuangan yang berat. Namun, ia tidak menjelaskan secara detail berapa jumlah dan dari divisi mana pegawai yang dimutasi tersebut berasal. Risma menegaskan bahwa mutasi ini dilakukan untuk menjaga agar tidak ada masalah selama masa pemerintahannya di Kemensos.
Dalam upaya untuk memastikan keamanan dan keberlangsungan program-program yang ada di Kemensos, Risma juga telah melibatkan inspektorat jenderal. Ia berharap dengan adanya pengawasan tersebut, proses penanganan kasus ini serta program-program lainnya di Kemensos dapat berjalan dengan lancar dan transparan.
Risma juga mengaku heran dengan anggaran bansos beras yang dianggapnya aneh. Ia tidak mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya, mengingat pada saat itu dirinya belum menjabat sebagai menteri. Namun, berdasarkan analisa dan pengalaman pribadi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pernah berkarir di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Risma merasa bahwa penganggaran bansos beras ini mencurigakan.
Berita mengenai dugaan korupsi bansos beras ini mencuat ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) RI dalam kaitannya dengan kasus penyaluran beras bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021. KPK menyebut bahwa dugaan korupsi ini melibatkan satu anak badan usaha milik negara (BUMN) PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics serta sejumlah pihak swasta.
Hingga saat ini, KPK telah menetapkan beberapa tersangka terkait kasus ini, namun identitas mereka baru akan diumumkan ketika penyidikan dianggap sudah cukup. KPK juga meminta bantuan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mencegah eks Direktur Utama PT Trans Jakarta, Kuncoro Wibowo, serta lima orang lainnya, yakni Ivo Wongkaren, April Churniawan, Richard Cahyanto, Roni Ramdani, dan Budi Susanto, dari bepergian keluar negeri.
Penyelidikan ini diharapkan dapat mengungkap pelaku serta modus operandi dalam kasus dugaan korupsi beras bansos ini. Dengan adanya tindakan tegas yang dilakukan oleh Risma dan pihak berwenang, diharapkan kasus ini dapat segera terselesaikan dan tidak berdampak pada pelaksanaan program-program lainnya di Kemensos.
Kasus dugaan korupsi bansos beras ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan pengawasan serta transparansi dalam pengelolaan bansos. Hal ini tentunya penting mengingat dampak yang dapat ditimbulkan oleh kasus korupsi ini, baik dari segi kerugian negara maupun dampak sosial ekonomi bagi masyarakat penerima bansos. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil oleh Risma dan pihak berwenang diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam penanganan kasus korupsi serupa di masa mendatang.
Baca berita terbaru lainnya di sini.
