Profil Ganjar Pranowo: Dari Berjualan Bensin Eceran hingga Menjadi Calon Presiden PDI-P

Nama Ganjar Pranowo belakangan ini menjadi perbincangan hangat publik setelah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menugaskan Ganjar untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ganjar bukanlah nama baru yang disebut-sebut dalam kontestasi Pilpres tahun depan. Ia beberapa kali memuncaki hasil lembaga survei, selalu masuk tiga besar dalam elektabilitas capres.
Namun, namanya yang melejit sebagai capres bukan hasil sulapan. Ia memiliki karier politik yang panjang dan kisah hidup yang getir untuk sampai ke tempat ini. Lahir di Karanganyar pada 28 Oktober 1968, Ganjar terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Keluarganya bisa disebut hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Ayahnya, S Parmudji adalah seorang polisi berpangkat rendah, sedangkan ibunya merupakan ibu rumah tangga.
Ganjar tumbuh besar di Karanganyar. Ia mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 02 Tawangmangu, kemudian sempat pindah ke SDN 1 Kutoarjo karena alasan perpindahan dinas ayahnya. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kutoarjo yang kini menjadi SMPN 3 Kutoarjo. Saat remaja, ia sempat membantu ibunya berjualan bensin eceran di toko kelontong sederhana milik ibunya untuk membantu perekonomian keluarga.
Lulus SMP, Ganjar kemudian melanjutkan perjalanan akademiknya ke Yogyakarta dengan bantuan kakak tertuanya Kunto dan kakak iparnya, Ika. Ia kemudian masuk ke Sekolah Menegah Atas (SMA) 1 BOPKRI Yogyakarta. Di sini, jiwa kepemimpinan dan aktivis Ganjar mulai terlihat. Ia aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler, seperti PMR, Pramuka, dan OSIS.
Setelah lulus SMA, Ganjar melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di kampus ini, kecintaannya terhadap organisasi semakin terlihat. Dia menjadi anggota pers mahasiswa, masuk dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan aktif sebagai mahasiswa pecinta alam. Pada tahun 1992, saat masih menjadi mahasiswa, Ganjar bergabung menjadi kader PDI-P karena dinilainya sebagai antitesis dari rezim Presiden Soeharto. Ia kemudian lulus bergelar sarjana hukum pada 1995.
Ganjar mencoba peruntungan sebagai konsultan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sebuah perusahaan swasta. Namun, pada tahun 1999, ia memutuskan untuk berhenti sebagai seorang konsultan SDM dan menekuni politik praktis. Pada tahun 2022, ia diberi kesempatan untuk menjadi Deputi I Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat (Badiklatpus) PDI-Perjuangan dan anggota Bidang Penggalangan Panitia Pemenangan Pemilu Pusat pada tahun berikutnya.
Usai bergabung dalam politik praktis, Ganjar kemudian terpilih menjadi anggota DPR-RI dari Fraksi PDI-P periode 2004-2009. Ketajaman kritikannya terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlihat sejak awal masa keanggotaannya. Salah satu kritik terbesarnya adalah terkait penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Februari 2008.
Ganjar terpilih kembali sebagai anggota DPR pada periode 2009-2013. Di sini, dia mematangkan kritikannya terhadap kepemimpinan Presiden SBY periode kedua, salah satunya dalam kasus Bank Century. Setelah masa jabatannya di DPR berakhir, ia kemudian ditugaskan PDI-P untuk maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018. Saat itu, Ganjar dipasangkan dengan Heru Sudjatmoko yang sebelumnya menjabag sebagai Bupati Purbalingga.
Ganjar berhasil menang dalam pemilihan gubernur tersebut dengan perolehan suara sebesar 48,82 persen, mengalahkan petahana Bibit Waluyo-Sudijono Satroatmodjo yang memperoleh 30,26 persen suara. Pada Pilkada periode keduanya, Ganjar menang dengan perolehan 58,78 persen suara dibandingkan pesaingnya Sudirman Said-Ida Fauziah. Selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar mendapat sejumlah penghargaan, seperti Anugerah Pataka Paramadhana Utama Nugraha Koperasi 2013, Kepala Daerah Inovatif untuk kategori layanan publik di tahun 2014, tokoh media radio Jawa Tengah (2015), dan pemerintah daerah dengan tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) terbaik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2017.
Baca berita terbaru lainnya di sini.