Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dianggap terlalu reaktif dalam merespons putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan agar tahapan Pemilu 2024 ditunda. Partai Prima yang melayangkan gugatan pun tak terima dituding seperti itu. Prima menilai Mahfud terlalu reaktif dan tidak teliti atas putusan PN Jakpus tersebut.
Agus Jabo Priyono, Ketua Umum Partai Prima menegaskan, keputusan Prima menggugat keputusan KPU itu adalah agar partainya dapat menjadi peserta Pemilu 2024 setelah dinyatakan tidak lolos sebagai peserta. Usaha-usaha yang telah dilakukan Prima untuk mendapatkan keadilan itu sudah sesuai dengan undang-undang. Bawaslu maupun PTUN pun sudah dicoba namun tak membuahkan hasil.
Menurut Mahfud, putusan PN Jakpus telah salah kamar karena hukum administrasi justru masuk ke hukum perdata. Ia menduga ada permainan di balik putusan tersebut. Namun, Prima mengklaim tidak mengetahui bahwa pengadilan tingkat pertama itu tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa pemilu.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra MPR Habiburokhman menilai, Mahfud cari panggung dalam kisruh ini. Sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, ia berpandangan bahwa Mahfud harusnya menggunakan jalur dan etika yang ada untuk menyampaikan pendapat atas ketidaktepatan PN Jakpus memutus perkara ini. Habiburokhman mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana keputusan hukum harus dilawan secara hukum pula.
Dalam situasi seperti ini, penting untuk mempertimbangkan hak dan kewajiban setiap pihak. Semua pihak harus mematuhi hukum dan menghormati keputusan pengadilan. Di sisi lain, pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan berhak untuk mengajukan banding. Oleh karena itu, semua pihak harus menghormati proses hukum dan tidak mencari panggung untuk menyampaikan pendapatnya.
