Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk Pemilihan Umum 2024 dikatakan sedang menghadapi masa kritis. Ketiga partai politik tersebut dianggap tidak sejalan lagi dalam hal pencalonan presiden. Hal ini terlihat baru-baru ini, ketika PPP secara terpisah mendeklarasikan dukungan kepada calon presiden yang berasal dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo.
Menurut Ahmad Khoirul Umam, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic), KIB saat ini tengah berada dalam masa-masa kritis, menyusul manuver politik yang dilakukan PPP secara terpisah mendukung pencalonan presiden dari Ganjar Pranowo. Umam menilai bahwa pernyataan elit dari Partai Golkar, PAN, dan PPP yang bersikukuh mengeklaim bahwa KIB masih solid, sebenarnya merupakan ekspresi panik akan semakin terbukanya faksionalisme di internal koalisi.
Sebagai sebuah koalisi, Golkar, PAN, dan PPP seharusnya memiliki mekanisme baku dalam menentukan calon presiden secara bersama-sama. Namun, menjadi hal yang tidak lazim ketika PPP sebagai partai anggota koalisi, mengumumkan dukungan kepada capres dari partai lain (PDI Perjuangan) secara terpisah dan berbeda dengan partai anggota koalisi lainnya. Menurut Umam, koalisi seharusnya menghendaki adanya kerja sama yang didasari atas kesepahaman, negosiasi, dan kompromi untuk mencapai kesepakatan kolektif.
Jadi, apabila ada anggota koalisi yang bebas bergerak sendiri-sendiri, maka sejatinya itu menjadi pertanda gagal atau bubarnya suatu koalisi. Menurut Umam, secara de facto KIB sudah bubar. Namun, secara de jure, merujuk pada poin-poin kesepakatan koalisi yang ditandatangani oleh ketiga pimpinan partai, KIB akan dinyatakan bubar jika PAN dan Golkar mendukung calon presiden yang berbeda dengan PPP.
Saat ini, Golkar tampak semakin dekat dengan Partai Gerindra, sedangkan PAN memberikan sinyal dukungan kepada Ganjar Pranowo dan mengisyaratkan peluang koalisi dengan PDI-P. Di sisi lain, PDI-P tampak memiliki resistensi terhadap Golkar. Sebaliknya, Golkar belakangan menyerang PDI-P dengan menyatakan enggan untuk berada di bawah kendali partai banteng apabila berkoalisi.
Pernyataan politisi Golkar yang menyerang PDI-P agar tidak mendominasi dan mendikte dalam penentuan capres ketika kedua partai berada dalam koalisi yang sama menjadi sinyal kuat akan renggangnya hubungan antara PDI-P dengan Golkar saat ini. Umam menambahkan bahwa ini menjadi pelajaran bagi KIB, karena ternyata koalisi yang tidak dibangun di atas platform kerja sama yang jelas dan ketokohan capres yang kuat akan menjebak koalisi dalam ketidakpastian dan berujung pada kegagalan.
Sebagai informasi, KIB yang digagas oleh Golkar, PAN, dan PPP dideklarasikan sejak awal Juni 2022 lalu. Meskipun menjadi koalisi pertama yang mengumumkan kerja sama, KIB belum juga mendeklarasikan capres dan cawapres mereka. Belakangan ini, PPP malah mengumumkan dukungan kepaa capres PDI-P, Ganjar Pranowo, sementara PAN menyampaikan sinyal dukungan kepada Gubernur Jawa Tengah tersebut. Sementara itu, Golkar tetap ngotot ingin mengusung Ketua Umumnya, Airlangga Hartarto, sebagai calon presiden.
Baca berita terbaru lainnya di sini.
