KPK Bakal Tindaklanjuti Safe Deposit Box Berisi Rp 37 Miliar Rafael yang Diblokir PPATK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti safe deposite box (SDB) eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Menurut Ghufron, safe deposite box tersebut sudah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Ghufron menyebutkan bahwa KPK akan mencari unsur pidana dalam menindaklanjuti temuan safe deposite box tersebut. Hal ini lantaran PPATK menduga safe deposit box berisi Rp 37 miliar dalam pecahan mata uang asing itu bersumber dari tindak pidana. “Iya (cari unsur pidana),” ujar Ghufron.
Ghufron juga menyatakan bahwa KPK telah menyaksikan saat PPATK mengamankan safe deposit box Rafael Alun. Ia mengungkapkan bahwa KPK dan PPATK selalu berkoordinasi. Secara khusus, kerja-kerja PPATK berkaitan dengan penelusuran indikasi pencucian uang yang diduga bersumber dari tindak pidana.
Beberapa pekan lalu, PPATK telah memblokir safe deposit box Rafael Alun. Menurut Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Rafael sempat bolak balik ke deposit box miliknya sebelum diblokir PPATK.
Selain safe deposit box, PPATK juga telah memblokir lebih dari 40 rekening yang terdiri dari Rafael, keluarganya, dan pihak-pihak yang diduga terkait dengan aktivitas transaksi keuangannya. Jumlah mutasi puluhan rekening yang diblokir itu mencapai setengah triliun, terhitung sejak 2019 hingga 2023. PPATK juga telah membekukan sejumlah rekening sejumlah nasabah yang diduga menjadi nominee Rafael.
KPK akan melakukan tindakan lanjut sesuai kewenangan yang dimilikinya terkait temuan SDB Rafael Alun. PPATK akan terus melakukan koordinasi dengan KPK dalam menelusuri indikasi pencucian uang yang diduga bersumber dari tindak pidana. Selain itu, PPATK juga akan terus memblokir rekening-rekening yang diduga terkait dengan aktivitas transaksi keuangan Rafael dan para nominee-nya.
