Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta mengimbau TNI agar tidak setengah hati dalam menangani masalah kekerasan yang kerap dilakukan teroris KKB di Papua. Hal ini disampaikan menyusul insiden terbaru dimana KKB menyerang prajurit TNI yang sedang mencari keberadaan pilot Susi Air, Philip Marks Methrtens, yang akhirnya mengakibatkan satu prajurit gugur dan lima lainnya hilang. Oleh sebab itu, Sukamta mendesak TNI untuk bertindak tegas dan tidak setengah-setengah meski sudah menaikkan status operasi menjadi siaga tempur.
Menurut Sukamta, rangkaian serangan KKB yang menyebabkan cukup banyak prajurit TNI dan warga sipil menjadi korban menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki desain penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh. Dia menambahkan bahwa jika pendekatan penyelesaian terhadap masalah ini masih setengah hati, prajurit TNI dan warga sipil akan terus menjadi korban.
Sebagai solusi, Sukamta mendorong pemerintah untuk menentukan pendekatan yang paling tuntas untuk memutus rangkaian kekerasan yang dilakukan KKB. Dia mengatakan bahwa pemerintah tentu memiliki informasi yang dihimpun oleh intelijen dan masukan dari tokoh masyarakat lokal tentang aktor pelaku, jaringannya, dan wilayah kerja mereka. Jika masalah ini termasuk dalam kategori separatisme, maka pemerintah harus bisa menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk menanganinya.
Sukamta juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap prajurit TNI dan anggota Polri yang terus menjadi korban akibat ulah KKB. Salah satu kendala yang dihadapi TNI, menurutnya, adalah tidak adanya peraturan turunan dari UU TNI terkait operasi militer selain perang (OMSP).
Selain itu, Sukamta juga menyoroti anggaran untuk TNI yang sangat terbatas untuk melakukan operasi di Papua dengan peralatan seadanya. Dia mempertanyakan apakah peningkatan status operasi menjadi siaga tempur akan memberikan tambahan anggaran, personil, dan peralatan tempur, serta pengkodisian wilayah. Jika tidak ada perbedaan, artinya kebijakan ini masih setengah hati.
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi TNI di Nduga menjadi siaga tempur. Keputusan ini diambil menyusul serangan KKB terhadap 36 personel TNI di Distrik Mugi, Nduga, Papua Pegunungan yang mengakibatkan Pratu Miftahul Arifin gugur.
Panglima TNI mengatakan bahwa pihaknya akan tetap melakukan operasi penegakan hukum dengan soft approach. Namun, dengan kondisi seperti ini, TNI akan mengubah operasi penegakan hukum menjadi siaga tempur di daerah tertentu.
Keputusan tersebut tentu belum menjadi jaminan penyelesaian masalah kekerasan di Papua. Namun, keterlibatan TNI dalam penanganan masalah KKB di Papua dapat disebut sebagai upaya pemerintah dalam merespon dan memberikan respons terhadap permasalahan yang ada. Ke depan, pemerintah perlu meningkatkan sinergi antara aparat keamanan dan pemangku kepentingan lainnya, serta meningkatkan pendekatan daring dalam upaya penegakkan hukum dan penanganan masalah Papua secara menyeluruh.
Terlepas dari kebijakan yang diambil sejauh ini, peran serta masyarakat Papua dalam penanganan masalah kekerasan dan penegakkan hukum di wilayah Papua sangat penting. Dukungan dari masyarakat lokal dan tokoh adat akan menjadi kunci keberhasilan dalam memerangi kekerasan di Papua. Dalam hal ini, pemerintah perlu lebih intensif dalam melakukan dialog-damai dengan masyarakat Papua, tokoh adat, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai upaya mencari solusi yang tuntas dan menyeluruh atas permasalahan yang terjadi di Bumi Cenderawasih tersebut.
Baca berita terbaru lainnya di sini.
