Connect with us

Politik

PKS dan Anies Malu-malu Kucing, AHY Dinilai Paling Lantang Kritik Pemerintahan Jokowi

Arya Pratama

Published

on

FOTO: AHY

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dianggap sebagai orang yang paling lantang mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dibandingkan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga dari kalangan oposisi, AHY dinilai lebih aktif dalam mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Hal ini menyebabkan AHY menggagas Koalisi Perubahan bersama PKS dan Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.

Namun, berbeda dengan Demokrat, Nasdem terkesan bermain dua kaki, bersikukuh tetap berdiri di barisan parpol pendukung Jokowi, tetapi pada saat bersamaan berencana membangun koalisi dengan oposisi. Perilaku Nasdem ini dimungkinkan disebabkan oleh sejumlah dinamika yang mereka hadapi setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, seperti diancam didepak dari koalisi hingga diseret politisasi hukum.

AHY tampaknya hendak menegaskan garis perbedaan antara partainya dengan kekuatan pemerintah di tengah minimnya kekuatan oposisi perpolitikan nasional kini. Ia kritik berbagai kebijakan Jokowi, bahkan AHY bandingkan dengan era kepemimpinan sang ayah, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal ini mengindikasikan bahwa AHY ingin memanfaatkan peluang dan kesempatan untuk menjadi ikon pemimpin oposisi di pentas politik nasional.

Selain menjadi pengawas jalannya pemerintahan, AHY juga berupaya meningkatkan elektoral dengan menyasar kalangan yang kontra terhadap pemerintah. Hal ini ditunjukkan dalam berbagai pidatonya, terbaru, Selasa (14/3/2023), pimpinan partai bintang mercy itu bicara lantang tentang utang pemerintah hingga kebijakan yang dia nilai tak berpihak pada rakyat.

AHY menyebut bahwa tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan baik, contohnya program food estate atau lumbung pangan yang belakangan digalakkan Jokowi di berbagai daerah. Menurut AHY, utang pemerintah telah naik tiga kali lipat dalam delapan tahun terakhir di era pemerintahan Jokowi. Defisit anggaran coba ditutup dengan utang pemerintah.

AHY berusaha mendongkrak insentif elektoral di tengah terbatasnya kekuatan politik oposisi, dengan mengkritik berbagai kebijakan pemerintah. Langkah AHY ini berpeluang menjadi ikon pemimpin oposisi di pentas politik nasional. Dengan demikian, AHY berharap bisa meningkatkan elektoral untuk kepentingan partainya.

Baca juga: Tidak Disepelekan, Prabowo Diprediksi Tidak Keberatan jika Jadi Cawapres di Samping Ganjar.

Politik

Megawati Mengumumkan Calon Presiden PDI-P, Sekretaris Jenderal PDI-P Singgung Hari Sabtu, 24 Juni.

Arya Pratama

Published

on

FOTO: Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto

PDI-P memiliki hari baik dalam beberapa bulan ke depan. Tepatnya, Sabtu Pahing 24 Juni 2023, saat partai banteng moncong putih ini bakal menggelar puncak Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto ketika ditanya oleh wartawan senior sekaligus pembawa acara Satu Meja, Budiman Tanuredjo. Pertanyaannya mengenai hari baik bagi PDI-P memunculkan sosok capres dan cawapres 2024.

Namun, Hasto tak memastikan apakah 24 Juni merupakan momentum Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengumumkan capres dari partainya. Ia hanya menyebutkan bahwa mendekati pendaftaran capres-cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), nama-nama bakal capres-cawapres itu mulai mengerucut. Bahkan, menurut Hasto, kerja sama atau konfigurasi politik untuk Pemilu 2024 juga sudah mulai mengerucut pada waktu mendekati pendaftaran pasangan calon.

Oleh karena itu, Hasto meyakini semua pihak melakukan kontemplasi untuk menyambut momen-momen itu. Ia menyebutkan bahwa bulan-bulan ini merupakan bulan yang sangat tepat untuk melakukan perenungan yang terbaik untuk mencari pemimpin. Soal tanggal 24 Juni sudah disinggung Hasto pada awal tahun. Dia menyebutkan bahwa 24 Juni merupakan agenda lanjutan PDI-P melakukan konsolidasi partai.

PDI-P telah menyiapkan berbagai hal sebelum Megawati Soekarnoputri mengumumkan deklarasi capres 2024. Namun, Hasto tak menyebut kapan tepatnya Megawati bakal mengumumkan capres yang diusung PDI-P. Ia hanya berujar bahwa deklarasi nanti akan dipersiapkan dengan baik, suasana ke-Indonesiaan, kerakyatan, menggambarkan suatu desain masa depan.

PDI-P yakin bahwa 24 Juni akan menjadi hari yang spesial bagi partai banteng moncong putih ini. Hari ini akan menjadi hari dimana partai banteng moncong putih akan menggelar puncak Bulan Bung Karno. Ia juga menyatakan bahwa berbagai pihak melakukan kontemplasi untuk menyambut momen ini, agar dapat menemukan pemimpin yang tepat untuk Pemilu 2024.

Sabtu Pahing 24 Juni 2023 akan menjadi hari yang sangat istimewa bagi PDI-P. Hari ini partai banteng moncong putih akan menggelar puncak Bulan Bung Karno, dan juga merupakan momentum Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengumumkan capres dari partainya. PDI-P sudah menyiapkan berbagai hal sebelum momen ini. Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto meyakini bahwa hal ini merupakan suatu desain masa depan yang dapat menggambarkan ke-Indonesiaan dan kerakyatan.

Baca juga: Kalkulasi Megawati Umumkan Calon Presiden: Ada Aspek Simbolik, Juni Bulan Bung Karno, Agustus Proklamasi.

Lanjut membaca

Politik

Jokowi Larang Pejabat hingga ASN Buka Puasa Bersama Selama Ramadhan

Arya Pratama

Published

on

FOTO: Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah kali ini kegiatan buka bersama di kalangan pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dihilangkan. Hal ini tertuang dalam surat Surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 tentang arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama yang telah dikonfirmasi Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Rabu (22/3/2023).

Alasan Presiden melarang kegiatan buka bersama bagi pejabat dan ASN adalah karena saat ini penanganan Covid-19 masih dalam masa transisi dari pandemi menuju ke endemi. Oleh karena itu, masih diperlukan kehati-hatian selama masa transisi ini.

Surat itu ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan kepala badan/lembaga. Surat tersebut meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar menindaklanjuti arahan tersebut kepada para gubernur, bupati, dan wali kota. Selain itu, para menteri, kepala instansi, kepala lembaga serta kepala daerah diminta untuk mematuhi arahan Presiden dan meneruskan kepala pegawai di instansi masing-masing.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini tengah mempersiapkan surat edaran (SE) sebagai tindak lanjut dari surat Sekretaris Kabinet. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan menyatakan bahwa ia akan segera tindak lanjut dengan SE kepada Gubernur, Bupati dan Walikota.

Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan 1 Ramadan 1444 H atau awal puasa Ramadhan 2023 jatuh pada Kamis (23/3/2023) atau hari ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah kali ini seluruh pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak melakukan kegiatan buka bersama. Hal ini didasari oleh adanya transisi dari pandemi menuju ke endemi yang masih memerlukan ketelitian. Untuk itu, para menteri, kepala instansi, kepala lembaga serta kepala daerah diminta untuk mematuhi arahan Presiden dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini telah mempersiapkan surat edaran (SE) sebagai tindak lanjut dari surat Sekretaris Kabinet. Surat edaran ini akan dikirimkan ke Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menindaklanjuti arahan Presiden.

Kemenag telah menetapkan bahwa 1 Ramadan 1444 H atau awal puasa Ramadhan 2023 jatuh pada Kamis (23/3/2023) atau hari ini. Dengan demikian, seluruh pejabat dan ASN diminta untuk menjalankan ibadah puasa Ramadhan dengan hati-hati dan mematuhi arahan Presiden yang telah diberikan.

Baca berita terbaru lainnya di sini.

Lanjut membaca

Politik

Stafsus: Pertemuan Jokowi-Megawati di Istana Bukan Hanya Pertemuan Presiden-Ketum Partai

Arya Pratama

Published

on

FOTO: Pertemuan Jokowi dan Megawati di Istana

Pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka pada Sabtu pekan lalu bukan hanya pertemuan antara Presiden RI dan ketua umum partai. Staf Khusus Presiden, Aminuddin Ma’ruf menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya mencari sosok pemimpin nasional yang akan datang setelah Jokowi.

Pembahasan dilakukan berdasarkan apa yang pernah disampaikan Megawati beberapa waktu lalu bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang baik. Menurut Amin, pemimpin yang baik itu berarti harus mampu melanjutkan pembangunan era Jokowi sebelumnya dan memiliki tagline “Kerja, kerja, kerja”.

Bahkan, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyebutkan bahwa pertemuan kedua pemimpin membahas berbagai persoalan bangsa, termasuk membangun kesepahaman terhadap arah masa depan. Pembahasan juga meliputi agenda strategis terkait kebijakan luar negeri dan tantangan geopolitik, serta bagaimana agar penguasaan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi bisa ditingkatkan serta mewujudkan kedaulatan pangan.

Beberapa waktu belakangan, Prabowo Subianto dan Jokowi juga tampak akrab menghadiri acara bersama, salah satunya di Kebumen, Jawa Tengah menghadiri panen raya. Namun, Amin tidak menjawab bahwa Jokowi sudah melakukan endorse atau mendukung tokoh tertentu dalam Pemilu 2024. Ia hanya menyatakan bahwa ia menghormati jika ada persepsi publik bahwa Jokowi melakukan endorse kepada tokoh tertentu.

Dalam beberapa kesempatan, Jokowi dan Megawati telah menunjukkan bahwa mereka memiliki komitmen untuk menciptakan pemimpin yang baik. Mereka berharap bahwa pemimpin yang baik akan dapat melanjutkan pembangunan era Jokowi sebelumnya, serta memiliki tagline “Kerja, kerja, kerja”. Dengan adanya komitmen ini, diharapkan akan meningkatkan harapan publik akan kepemimpinan yang baik di tahun-tahun mendatang.

Baca juga: Jokowi dan Megawati Membahas Pilpres dan Tahapannya dalam Pertemuan PDI-P.

Lanjut membaca

TREN