Pemerintah Mendapat Desakan untuk Membuka Ruang Dialog dengan TPNPB-OPM karena Konflik di Papua Meningkat
Desakan Koalisi Masyarakat Sipil ditujukan agar Pemerintah Republik Indonesia untuk membuka dialog damai yang setara dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Hal ini dalam rangka meredakan ketegangan yang semakin memanas di Papua setelah insiden penembakan oleh Kelompok TNPB-OPM yang menyebabkan Pratu Miftakhul Arifin meninggal dunia ketika dalam misi penyelamatan Pilot Susi Air yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Salah seorang anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Julius Ibrani, yang juga menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) menyampaikan bahwa dialog damai tersebut sebenarnya bukan merupakan ide baru yang ditawarkan kepada pemerintah. Penggunaan pendekatan-pendekatan yang lebih lunak seperti ini justru dinilai lebih efektif ketimbang memperpanjang daftar pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua tersebut dengan pendekatan yang eksesif dan koersif semata.
Rekomendasi untuk dialog damai ini juga telah disampaikan oleh negara Kepulauan Marshall dan Slovenia melalui Universal Periodic Review (UPR) Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dilaksanakan pada November 2022.Urik-1
Ibrani menjelaskan bahwa pemerintah belum memiliki rencana untuk mengatasi situasi ini dengan cara yang baik. Sebaliknya, justru muncul wacana yang mengarah pada penggunaan kekuatan bersenjata.
Dalam kondisi ini, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengumumkan peningkatan status operasi TNI di wilayah Nduga, Papua menjadi siaga tempur setelah serangan KKB yang menewaskan Pratu Miftahul Arifin. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah masih belum mengambil pendekatan yang lebih lunak dan tidak berbasis militer.
Koalisi Masyarakat Sipil menginginkan agar Pemerintah Republik Indonesia dan TNPB-OPM segera meresapi periodik review internasional mengenai HAM di Indonesia, khususnya Papua, dan membuka ruang dialog yang setara dan bermartabat bagi kedua belah pihak. Semoga pembicaraan antara pemerintah dan kelompok-kelompok pejuang Papua Barat dapat dilakukan dengan pendekatan damai dan bijaksana, dengan mengutamakan penyelesaian secara diplomatis dan mengurangi tindakan yang berpotensi merusak situasi.
Keberhasilan pembicaraan damai sangat bergantung pada kesediaan pemerintah untuk menerima pendekatan non-militeristik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di wilayah konflik tersebut. Hal ini akan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah mampu mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan, seperti yang diamanatkan oleh UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berpeluang membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.
Perjuangan terus dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk membuka dialog antara Pemerintah Republik Indonesia dan TPNPB-OPM, dengan tujuan untuk menciptakan situasi yang kondusif di Papua dan mengakhiri perang saudara yang sudah berlarut-larut tersebut. Seperti kita ketahui bersama bahwa kekerasan hanya akan memunculkan kekerasan lebih lanjut dan tidak akan memecahkan persoalan. Sejauh ini, perang di Nduga telah memakan banyak korban baik dari pihak TNI maupun dari keluarga sipil yang terlibat.
Setiap upaya dialog yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai latar belakang dan organisasi ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan bagi Papua kedepannya. Dialog damai akan menyediakan peluang yang lebih besar untuk mencapai resolusi konflik yang nyata dan efektif. Ketidakmampuan untuk mencapai solusi atas permasalahan yang ada di Papua hanya akan semakin mengakutkan masalah yang sebelumnya telah terjadi. Semoga diharapkan dapat menciptakan Papua yang lebih damai dan sejahtera dengan pendekatan yang damai dan dialogis yang tidak melibatkan kekerasan.
Baca berita terbaru lainnya di sini.
