Puan Maharani, Ketua DPP PDI-P, mengungkapkan bahwa dirinya setuju dengan wacana koalisi besar yang melibatkan gabungan dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) untuk menghadapi Pemilihan Umum 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyebut bahwa KIB dan KIR cocok jika bersatu dalam satu koalisi. “Ya setuju,” ucap Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
Namun, Puan menekankan bahwa koalisi besar tersebut harus dibentuk dengan cita-cita dan visi misi yang sama untuk Indonesia. Menurutnya, jika semua partai politik di dalam koalisi besar sepakat dengan cita-cita yang akan dicapai, maka koalisi tersebut bisa terbentuk. Puan juga menggarisbawahi bahwa ia sudah melihat pernyataan Presiden Jokowi mengenai dukungan terhadap koalisi besar tersebut. “Saya nonton di TV, Pak Jokowi menyatakan bahwa silakan para ketua umum partai politik yang menjalankan hal tersebut, Presiden akan menjadi pendengar,” tuturnya.
Puan meyakinkan bahwa jika konsep koalisi besar benar-benar dijalankan, tentu PDI-P akan mendukung hal tersebut. “Jadi, yang terbaik untuk bangsa dan negara, yang terbaik untuk rakyat, tentu PDI-P pasti akan mendukung hal tersebut,” tambahnya.
Mengenai ketidakhadiran PDI-P dalam pertemuan lima partai politik tersebut, Puan memastikan partai akan hadir dalam kesempatan selanjutnya. Pada waktu pertemuan tersebut digelar, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sedang berhalangan hadir. “Jadi insya Allah pada kesempatan yang lain PDI-Perjuangan akan hadir,” ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi langsung melontarkan kata “cocok” seandainya KIB dan KIR bersatu untuk menghadapi Pemilu 2024. KIB sendiri merupakan gabungan dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara KIR dibentuk dari Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
“Cocok. Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk rakyat, hal yang berkaitan akan dimusyawarahkan, itu akan lebih baik,” ujar Jokowi usai acara “Silaturahmi Ramadhan bersama Presiden RI” yang digelar di Kantor DPP PAN, Pancoran, Jakarta Selatan.
Presiden mengklarifikasi bahwa dirinya tidak akan ikut campur terkait rencana penggabungan koalisi dan akan menjadi pendengar saja. “Yang berbicara itu ketua-ketua partai. Saya bagian mendengarkan saja,” kata Jokowi.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menjawab secara gamblang terkait rencana penggabungan KIB dan KIR. “Ya nanti kita lihat prosesnya, tapi yang pasti akan intens,” ungkap Prabowo.
Acara silaturahmi yang diprakarsai oleh PAN tersebut dihadiri oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai tuan rumah, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Koalisi besar yang terbentuk dari gabungan partai politik ini dipercaya dapat meningkatkan kestabilan dan kemajuan politik di Indonesia. Beberapa pihak mengatakan bahwa koalisi besar memiliki potensi untuk membawa perubahan yang signifikan dalam sistem politik dan tata kelola pemerintahan di masa mendatang.
Wacana koalisi besar ini tentu membutuhkan persiapan dan kerjasama yang baik antara partai politik yang terlibat. Diharapkan, dengan adanya koalisi ini, tata kelola pemerintahan nantinya dapat lebih efektif dan efisien dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan, terutama di era globalisasi yang semakin pesat dan dinamis seperti saat ini.
