Dalam sebuah pernyataan, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan bahwa penetapan status siaga tempur di wilayah-wilayayah rawan di Papua bukan merupakan bentuk operasi militer yang dijalankan oleh TNI. Menurutnya, status siaga tempur ditujukan untuk melatih naluri para prajurit TNI dalam menghadapi kemungkinan serangan dari pihak musuh. Beliau mengingatkan agar isu ini tidak disalahpahami dan dikaitkan dengan adanya operasi militer yang tidak ada.
Dikatakan oleh Yudo, aparat TNI telah melaksanakan operasi teritorial dan komunikasi sosial di berbagai wilayah di Papua yang tingkat rawannya masih tergolong rendah. Akan tetapi, para anggota di wilayah yang lebih rawan perlu lebih siap untuk bertempur. Beliau lalu memastikan bahwa penetapan status siaga tempur tidak berarti prajurit TNI yang berada di Papua akan mengadakan serangan atau pendekatan secara agresif atau ofensif terhadap kelompok kriminal yang bersenjata.
Yudo menjelaskan bahwa, meskipun tidak ada intervensi ofensif, para prajurit TNI tetap akan tetap mempertahankan posisi defensif. Mereka harus siap untuk menghadapi ancaman yang ada, terutama di daerah yang rawannya tinggi. Hal ini dikarenakan situasi yang semakin kritis dan diperlukannya kesiapsiagaan yang lebih baik dalam melindungi diri dan masyarakat dari serangan kelompok-kelompok bersenjata di wilayah tersebut.
Pengukuhan status siaga tempur ini dilakukan setelah teritori Papua mengalami serangkaian insiden penyerangan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) contohnya untuk menghadapi Satuan Tugas (Satgas) Batalion Infanteri (Yonif) Raider 321/Galuh Taruna. Tindakan KKB ini mengakibatkan gugurnya beberapa anggota TNI, saat mereka melakukan upaya pembebasan pilot Susi Air yang disandera oleh KKB.
Atas dasar pengamatan terhadap sering terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut pemerintah mengambil langkah-langkah pencegahan, seperti menetapkan status siaga tempur, agar situasi wilayah tidak semakin memburuk. Pemerintah berharap pencegahan tersebut dapat melindungi masyarakat dan prajurit serta mengatasi situasi yang lebih kritis akibat ancaman KKB.
Sebagai tanggapan terhadap hal ini, wakil presiden dijadwalkan untuk melakukan kunjungan kerja ke Papua dalam waktu dekat. Trip tersebut memperkuat komitmen pemerintah dalam menangani masalah keamanan di wilayah tersebut dan menjaga keseimbangan agar situasi tidak semakin memburuk. Diharapkan melalui kunjungan kerja tersebut, pemerintah dapat mengevaluasi situasi yang ada dan merumuskan langkah-langkah yang dianggap tepat untuk membantu penyelesaian masalah keamanan yang kompleks di Papua.
Langkah-langkah yang diambil pemerintah dan TNI ini menjadi satu upaya penting guna mengatasi persoalan keamanan di Papua dan melindungi masyarakat dari serangan kelompok-kelompok bersenjata. Sikap defensif yang dianut dalam status siaga tempur diharapkan dapat meminimalisir risiko kekerasan yang lebih luas dan menghormati hak-hak masyarakat di wilayah tersebut.
Dalam pernyataannya, Panglima TNI juga berharap para prajurit dapat memiliki kesadaran yang lebih tinggi sehubungan dengan keamanan di Papua. Mereka diharapkan siap menghadapi tantangan yang ada, namun tetap memegang teguh rasa tanggung jawab dalam hal menjaga harkat dan martabat bangsa. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan situasi di Papua dapat kembali terkendali dan stabilitas serta kedamaian dapat terwujud kembali dalam waktu dekat.
Baca berita terbaru lainnya di sini.
