Politik

Nasdem sindir Demokrat terkait Cawapres Anies: Sorot kemungkinan mundur dan sedikitnya baliho

Ketegangan politik antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat semakin meningkat. Dalam beberapa waktu terakhir, elite Nasdem terus memberikan kritik keras kepada partai yang dijuluki bintang mercy, sebagai rekannya dalam Koalisi Perubahan untuk Perubahan. Hal ini berawal dari usulan Demokrat untuk mempercepat deklarasi calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam Pemilu 2024. Menurut Demokrat, pengumuman cawapres menjadi salah satu penyebab rendahnya elektabilitas Anies sebagai calon presiden.

Demokrat mengkhawatirkan waktu yang tersisa untuk kampanye mendukung Anies sebagai capres sangat singkat, hanya 75 hari. Oleh karena itu, partai yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini menekankan perlunya pengumuman cawapres dilakukan secepatnya, paling tidak pada Juni 2023. Namun, usulan ini tidak disetujui oleh Nasdem yang dipimpin Surya Paloh.

Menurut Taufik Basari, Ketua DPP Partai Nasdem, deklarasi cawapres tidak bisa dilakukan secara terburu-buru karena harus mempertimbangkan dinamika politik yang terus berkembang. Taufik mengingatkan bahwa penentuan cawapres merupakan kewenangan Anies Baswedan, dan waktu pengumumannya pun bergantung pada keputusan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut.

Pertentangan yang terjadi antara kedua partai ini dibahas oleh Ketua Fraksi Nasdem DPR RI Roberth Rouw yang meminta agar Demokrat tidak mendesak pimpinan koalisi untuk segera mengumumkan cawapres pendamping Anies. Roberth Rouw mengingatkan partai Demokrat bahwa keputusan terkait Pilpres 2024 berada di tangan para ketua umum partai dalam koalisi dan mereka harus mempercayakan keputusan cawapres kepada para pimpinan partai.

Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, menambahkan bahwa deklarasi cawapres merupakan hal yang tidak mudah dilakukan. Pasalnya, Koalisi Perubahan terbentuk oleh tiga partai politik, sehingga keputusan harus diambil atas dasar kesepakatan bersama. Lebih lanjut, Sahroni menyatakan bahwa belum ada nama yang dipilih sebagai cawapres pendamping Anies.

Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali meminta agar semua partai anggota Koalisi Perubahan untuk bersabar soal deklarasi cawapres Anies dan mematuhi piagam kerja sama yang telah diteken masing-masing ketua umum partai saat pembentukan koalisi. Mandat untuk memilih cawapres juga telah diberikan kepada Anies dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan.

Ahmad Ali juga menyindir Demokrat yang dinilai tidak konsisten. Di satu sisi, partai tersebut mendesak percepatan deklarasi cawapres, namun di sisi lain, Demokrat tidak pernah mempromosikan Anies dalam baliho atau materi sosialisasinya. Hal ini menjadi ironi, mengingat bahwa Demokrat merupakan bagian dari koalisi yang mendukung Anies sebagai capres Pemilu 2024.

Tak hanya itu, Ali juga menuding desakan deklarasi cawapres ini sebagai ancaman Demokrat untuk mundur dari Koalisi Perubahan jika AHY tidak dipilih menjadi pendamping Anies. Jika hal ini tidak benar, Ali meminta agar Demokrat lebih giat dalam mempromosikan Anies sebagai capres Pemilu 2024. Menurut Ali, waktu yang tersisa hingga kampanye dimulai masih cukup panjang untuk mempromosikan Anies sebagai capres, sebagaimana yang telah dilakukan Nasdem selama ini.

Arya Pratama

Arya Pratama adalah seorang jurnalis senior yang fokus pada berita politik. Ia telah bekerja untuk beberapa media terkemuka di Indonesia. Selama kariernya, Arya telah meliput berbagai peristiwa penting di dunia politik Indonesia, termasuk pemilihan umum, sidang parlemen, serta peristiwa-peristiwa penting di tingkat nasional dan internasional.