Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas melaksanakan pertemuan dengan sejumlah pejabat pemerintah Estonia di Tallinn, Estonia. Pertemuan tersebut merupakan rangkaian acara menjelang e-Governance Conference 2023 dengan tema “Digital Innovation as Catalyst for Social Change”. Indonesia akan menjadi salah satu negara yang memaparkan pelayanan publik digital dalam konferensi tersebut.
Fokus utama pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah mengenai program digitalisasi pemerintah Indonesia melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sementara itu, sebagai negara yang memiliki pelayanan publik terbaik di dunia, Estonia juga menjelaskan berbagai program dan inovasi yang mereka miliki.
Pertemuan pertama dilakukan dengan Executive Director of e-Governance Academy Hannes Astok. Lembaga yang diasuh oleh Hannes Astok tersebut menjadi tempat berkumpulnya para ahli teknologi pemerintahan (GovTech) dari Estonia. Kemudian, pertemuan juga dilanjutkan dengan Chief Executive Officer (CEO) of CR14 Siim Alatalu yang menyampaikan informasi mengenai praktik keamanan digital modern.
Selain itu, Menteri Anas juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Urusan Ekonomi dan Teknologi Informasi Estonia Tiit Riisalo. Menurut Menteri Anas, pengalaman digitalisasi yang dilakukan oleh Estonia bisa menjadi contoh yang baik, meskipun kompleksitas yang dihadapi di Indonesia berbeda dengan apa yang terjadi di Estonia.
Pemerintah Indonesia terus berupaya mempercepat integrasi layanan dalam kerangka arsitektur SPBE sesuai arahan dari Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menginginkan semua layanan digital terintegrasi, sehingga masyarakat tidak dibuat repot oleh banyaknya aplikasi dan pengisian data berulang.
Pertemuan selanjutnya dilakukan dengan Sekretaris Negara Estonia Taimar Petekrop yang menjelaskan sistem e-Cabinet yang digunakan di Estonia sejak tahun 2000. Sistem e-Cabinet ini memungkinkan para pejabat pemerintah untuk memantau agenda strategis serta dapat memberikan hak suara dan pendapat pada topik sebelum rapat dimulai.
Keberadaan sistem e-Cabinet ini di Estonia berhasil menunjukkan efektivitas dalam proses legislasi. Pasalnya, rapat-rapat yang dilakukan di Parlemen Estonia hanya berlangsung sekitar 30 menit. Hal ini karena pembahasan telah dimulai terlebih dahulu melalui hak suara yang dilakukan secara digital.
Kolaborasi bilateral antara Indonesia dan Estonia di bidang digital diharapkan mampu terus meningkatkan pemahaman kedua belah pihak dalam hal pemerintahan digital. Dengan begitu, kedua negara dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam melayani masyarakat.
Pemerintah Indonesia dan Estonia memiliki tujuan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efisien dan efektif melalui digitalisasi. Oleh karena itu, kolaborasi antara kedua negara ini sangat penting untuk saling bertukar informasi, pengalaman, dan inovasi.
Diharapkan, kolaborasi ini bisa menjadi langkah awal yang baik untuk meningkatkan kemampuan kedua negara dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan adanya integrasi layanan dan inovasi yang diperoleh dari pengalaman Estonia, Indonesia bisa lebih maju dalam menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif dan efisien.
Selain itu, semakin banyaknya kolaborasi antara kedua negara ini diharapkan juga akan membuka peluang bagi peningkatan kerja sama di bidang lain, seperti ekonomi dan teknologi. Kolaborasi ini diharapkan juga dapat meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Estonia, baik di sektor pemerintahan maupun swasta.
Sebagai salah satu negara dengan pelayanan publik terbaik di dunia, Estonia telah menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan perekonomian. Melalui kolaborasi ini, diharapkan Indonesia dapat belajar dari pengalaman Estonia dan terus berusaha menciptakan pelayanan publik digital yang efisien, terintegrasi, dan inovatif.
Baca berita terbaru lainnya di sini.
