Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar menghentikan operasi siaga tempur yang akan dilakukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah Papua. Desakan tersebut juga diarahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia agar dapat bersuara dalam menghentikan operasi tersebut.
Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, Presiden dan DPR RI harus menghentikan operasi tempur dan pendekatan militeristik lainnya untuk menangani situasi keamanan di Papua. Pernyataan ini disampaikan oleh Julius Ibrani, anggota koalisi dan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI).
Julius menekankan bahwa pilihan operasi tempur akan terus memperpanjang kekerasan serta ketidakamanan yang ada di Papua. Pemerintah diminta untuk mempertimbangkan hal ini seiring dengan dampak negatif yang disebabkan oleh operasi tempur. Apabila operasi tersebut benar-benar dijalankan, Koalisi Masyarakat Sipil bersedia untuk terus mendesak pemerintah agar membatalkannya.
Operasi tempur sebagai pilihan dianggap kurang bijaksana meskipun ada prajurit TNI yang gugur akibat tertembak saat hendak menyelamatkan pilot Susi Air. Julius menjelaskan bahwa peristiwa tersebut mestinya menjadi pelajaran berharga bagi Presiden dan DPR untuk mengevaluasi pendekatan keamanan militeristik yang selama ini dijalankan Pemerintah di Papua.
Data dari kepolisian menyebutkan bahwa setidaknya ada 22 prajurit TNI dan anggota Polri yang gugur sejak tahun 2022 hingga terbaru, yaitu Pratu Miftakhul Arifin. Julius mengkritisi bahwa pendekatan keamanan militeristik yang terus berlanjut secara langsung dan tidak langsung berdampak pada terjadinya kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap warga sipil di Papua.
Karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar Presiden Jokowi dan DPR untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan keamanan, hukum, dan pembangunan di Papua. Evaluasi ini diharapkan bisa menghentikan kekerasan serta pelanggaran HAM di tanah Papua.
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi TNI di Nduga menjadi siaga tempur. Hal ini dilakukan menyusul serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap 36 personel TNI di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan dalam aksi peyerangan yang mengakibatkan Pratu Miftahul Arifin gugur pada tanggalSabtu.
Panglima TNI mengatakan, operasi penegakan hukum dengan soft approach akan tetap dilakukan, namun dengan kondisi yang ada di beberapa daerah, operasi tersebut diubah menjadi siaga tempur. Hal ini sebagai langkah antisipasi dan penegakan hukum terhadap aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB di Papua.
Kondisi di wilayah Papua masih sering terjadi ketidakamanan akibat adanya kelompok bersenjata ilegal atau KKB yang kerap menyerang warga sipil dan aparat keamanan. KKB dianggap menjadi salah satu pihak yang menyebabkan masalah di tanah Papua.
Karena itu, pemerintah dan aparat keamanan terus berupaya mengatasi permasalahan keamanan di Papua. Namun, pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah ternyata dianggap kurang tepat, sehingga Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar Presiden Jokowi dan DPR meninjau kembali kebijakan keamanan, hukum, dan pembangunan di Papua dengan pendekatan yang lebih bijaksana dan mengedepankan dialog serta penegakan hak asasi manusia.
Baca berita terbaru lainnya di sini.
