Berita

Masyarakat Heran dengan Larangan Pemerintah untuk Buka Bersama

Bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan baru yang mengharuskan seluruh pegawai dan pejabat pemerintah untuk tidak menyelenggarakan kegiatan buka puasa bersama. Namun, aturan tersebut sepertinya tidak berpengaruh bagi masyarakat.

Pada Jumat (24/3/2023), pukul 16.30 WIB, pusat perbelanjaan di Jakarta, Blok M Plaza, terlihat sepi pengunjung. Namun, ketika hari semakin larut dan pukul 17.30 WIB, pengunjung semakin ramai berdatangan ke berbagai restoran yang tersedia di sana. Bahkan, banyak dari mereka yang mengantre untuk memesan makanan yang mereka inginkan.

Tetapi, dari pantauan Republika.co.id, tidak ada yang memakai seragam ASN saat berbuka puasa di Blok M Plaza. Salah satu pengunjung bernama Asri (26 tahun) mengakui kalau bulan Ramadan adalah bulan kebersamaan. Ia pun menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 sudah usai, sehingga tidak ada keraguan untuk bersosialisasi.

Sementara itu, Farras (28) mengatakan bahwa buka puasa bersama adalah momen penting yang bisa digunakan untuk bertemu lama dengan teman-teman. Ia menilai larangan tersebut sebagai upaya untuk membatasi ruang sosial orang lain.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta jajaran ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana. Pemerintah melarang buka puasa di luar atau di mal karena dikhawatirkan gaya hidup pejabat dan pegawai pemerintah akan mendapat sorotan dari masyarakat.

Ketika pandemi Covid-19 masih belum selesai, Pramono Anung, Sekretaris Kabinet Presiden, mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan agar tidak menimbulkan pandemi Covid-19 lagi. Melalui buka puasa bersama, masyarakat tetap bisa bersosialisasi dengan aman.

Baca berita terbaru lainnya di sini.

Arya Pratama

Arya Pratama adalah seorang jurnalis senior yang fokus pada berita politik. Ia telah bekerja untuk beberapa media terkemuka di Indonesia. Selama kariernya, Arya telah meliput berbagai peristiwa penting di dunia politik Indonesia, termasuk pemilihan umum, sidang parlemen, serta peristiwa-peristiwa penting di tingkat nasional dan internasional.