Ekonomi

Luncurkan 1 Nagari 100 Pekerja Rentan, Pemkab Sijunjung Daftarkan Pekerjanya Jadi Anggota BPJS Ketenagakerjaan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sijunjung, Sumatera Barat, meluncurkan kebijakan “1 Nagari 100 Pekerja Rentan” sebagai upaya untuk melindungi pekerja melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Bupati Sijunjung, Benny Dwifa Yuswir, mengatakan bahwa Pemkab Sijunjung sangat mendukung perlindungan Jamsostek bagi seluruh pekerja di daerah mereka, termasuk petani, pedagang, guru mengaji, tukang ojek, dan marbut masjid.

Benny menjelaskan bahwa program Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan adalah program andalan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada para pekerja, terutama dalam kondisi darurat seperti kecelakaan kerja. Misalnya, jika seorang tulang punggung keluarga mengalami kecelakaan kerja dan tidak dapat menghasilkan uang lagi, bantuan dari Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat membantu dalam hal modal kerja atau memulai usaha lainnya, seperti usaha ternak.

Tercatat bahwa pada Agustus 2023, sebanyak 17.143 pekerja rentan di Kabupaten Sijunjung sudah terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah tersebut akan terus bertambah, karena Pemkab Sijunjung berkomitmen untuk mendaftarkan 1 nagari dengan 100 pekerja rentan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Total pekerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan mencapai 23.343 orang.

Selain itu, Pemkab Sijunjung juga mencanangkan program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan untuk 30.000 pekerja pada tahun 2023, dan total pekerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan pada tahun itu mencapai 48.838 orang. Kabupaten Sijunjung merupakan kabupaten pertama di Pulau Sumatera yang menerapkan kebijakan perlindungan 1 Nagari 100 Pekerja Rentan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari), yang menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah daerah dalam melindungi pekerja.

Di samping itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan apresiasi kepada Pemkab Sijunjung atas komitmen dan usahanya dalam memberikan perlindungan Jamsostek kepada pekerja rentan di daerah Sijunjung. Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Zainudin, mengatakan bahwa Sijunjung telah menjadi inspirasi bagi Indonesia, karena menjadi kabupaten pertama yang mendaftarkan pekerjanya menggunakan anggaran desa. Hal ini menunjukkan kehadiran negara untuk memastikan warganya mendapatkan perlindungan Jamsostek.

Zainudin juga menyampaikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan kampanye “Kerja Keras Bebas Cemas Masuk Desa” yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pekerja di desa akan pentingnya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Kampanye ini sejalan dengan harapan Presiden Joko Widodo untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada para pekerja di Indonesia.

Hingga saat ini, terdapat sekitar 31.611 pekerja rentan di Kabupaten Sijunjung, dengan 14.468 di antaranya merupakan pekerja formal dan 17.143 merupakan pekerja informal. Dengan peluncuran kebijakan “1 Nagari 100 Pekerja Rentan” dan komitmen yang kuat dari Pemkab Sijunjung, diharapkan seluruh pekerja di daerah tersebut dapat mendapatkan perlindungan Jamsostek yang layak.

Rizka Wulandari

Rizka Wulandari sudah terjun di dunia media selama tiga tahun terakhir. Sejak lulus kuliah, ia sudah bekerja untuk beberapa publikasi independen di Jakarta dan menulis berbagai artikel dengan tema yang beragam.