Walhi atau singkatan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Jawa Barat telah menerima sebanyak tujuh laporan dari masyarakat terkait pada proyek kereta cepat Bandung-Jakarta dalam kurun waktu dua minggu terakhir.
Laporan-Laporan ini semakin menguatkan kekhawatiran pada banyak pihak yang berdampak buruk dari proyek besar senilai Rp80 triliun terhadap lingkungan sekitarnya.
Walhi Jabar telah membuka posko untuk pengaduan sejak bulan Desember tahun lalu setelah dicermati soal proyek raksasa ini.
Langkah tersebut diambil guna menyusul sekian banyak kasus yang terkait dengan dampak-dampak buruk dari proyek yang sudah dikeluhkan oleh warga sekitar sepanjang jalur pembuatan proyek.
Selain konflik seputar pembebasan lahan, mayoritas dari kasus yang terkait, pengerjaan proyek dan konstruksinya sudah dimulai.
Meiki Paendong selaku Direktur Walhi Jawa Barat mengemukakan setidaknya ada tiga kasus yang terbesar yang terjadi selama tahun 2019.
Kasus tersebut ialah, ledakan pipa Pertamina yang telah menewaskan satu orang pekerja, dampak buruk dari hasil peledakan Gunung Bohong, pembuangan limbah hasil konstruksi terowongan ke Sungai Cileuley dari Walini.
Ketiganya ini menggambarkan bahwa betapa buruknya perencanaan dari proyek raksasa tersebut.
“Walhi membuka posko pengaduan karena kami meyakini masih ada dampak-dampak lain yang diderita oleh masyarakat. Selama ini tangapan dari keluhan dan laporan sangatlah lambat,” tuturnya, Senin (6/1).
Meiki menjelaskan, dari tujuh keluhan dan laporan yang sudah disampaikan oleh warga adalah isu-isu yang beragam.
Mayoritas adalah dampak fisik dari pengerjaan ini seperti retaknya dinding rumah, bising, banjir, hingga pencemaran.
Dampak banjir yang baru muncul di sekitaran proyek sudah datang dari beberapa titik.
Walhi akan tetap membuka posko pengaduan dan menerima aduan dari warga sekitar melewati jalur yang disediakan termasuk lewat media sosial.
Semua kasus akan ditindaklanjuti dan dikaji oleh Walhi.
“Kami akan sampaikan seluruh laporan ke pemerintah dan pemberi pinjaman proyek ini. Semakin banyak laporan, semakin kuat kita berbicara ke mereka bahwa ada yang tidak tepat dalam pengerjaan protek ini dan ini hal serius,” ujarnya.
SUMBER: Pikiran Rakyat
