Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan terhadap Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) pada Selasa (23/5/2023). Penggeledahan ini dilakukan terkait dugaan korupsi yang mencakup penyaluran beras bantuan sosial (bansos) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2020-2021.
Menurut Staf Khusus Menteri Sosial bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit Prakoeswa, penyidik KPK datang sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Pihak Kemensos pun langsung mengantarkan tim penyidik ke ruang Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (Dayasos) dan menyerahkan dokumen-dokumen serta alat yang diminta. Di antaranya notebook, ponsel, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan penyaluran bansos tersebut.
Ketika tim penyidik KPK tiba, Menteri Sosial Tri Rismaharini tengah menggelar rapat internal. Ia sempat mendampingi tim penyidik untuk mengunjungi ruangan terkait, sebelum kembali melanjutkan rapat tersebut. Hingga akhir penggeledahan, pihak KPK pun mengucapkan terima kasih atas kerja sama Kemensos.
Sebelumnya, KPK telah mengungkapkan adanya dugaan korupsi penyaluran beras bansos ini yang telah melibatkan anak badan usaha milik negara (BUMN), PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) atau BGR Logistics, dan beberapa pihak swasta. KPK hingga saat ini telah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini, tetapi identitas mereka akan diungkap pada waktu yang tepat, ketika penyidikan dinilai sudah cukup.
Terkait kasus ini, KPK juga meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham agar mencegah enam orang terkait, termasuk Direktur Utama PT Trans Jakarta yang mengundurkan diri, Kuncoro Wibowo, serta lima orang lainnya yaitu Ivo Wongkaren, April Churniawan, Richard Cahyanto, Roni Ramdani, dan Budi Susanto, dari bepergian ke luar negeri mulai 10 Februari hingga 10 Agustus 2023.
Pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya kasus dugaan korupsi penyaluran bansos, telah menjadi perhatian yang serius oleh KPK. Pihak penyidik terus mengusut kasus ini dengan melakukan penyelidikan dan penggeledahan, termasuk yang dilakukan di kantor Kemensos pada Selasa lalu. Koordinasi antara KPK dan pihak-pihak terkait, termasuk Kemensos dan Kemenkumham, juga terjalin baik dalam rangka mengungkap dugaan korupsi yang merugikan anggaran negara.
Kasus dugaan korupsi ini dianggap sangat penting karena menyangkut permasalahan sosial yang cukup akut akibat dampak pandemi Covid-19. Masyarakat yang terdampak harus menerima bansos tepat waktu agar tidak terlantar dan kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi.
KPK selaku komisi pemberantasan korupsi bertugas mengusut tuntas dugaan korupsi yang menyebabkan kerugian negara. Pengusutan kasus ini akan terus dilakukan sampai ditemukan semua pihak yang terlibat dan bertanggung jawab serta memulihkan kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.
Penyelidikan dan penggeledahan oleh KPK terhadap kantor Kemensos dalam dugaan penyaluran beras bansos ini diharapkan mampu mengungkap pelaku dan modus operandi di balik korupsi bansos yang mencakup KPM PKH. Dalam rangka memastikan distribusi bantuan sosial berjalan efektif dan efisien, kolaborasi antara pemerintah, KPK, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengawasi jalannya penyaluran bansos agar tidak menimbulkan permasalahan korupsi.
Baca berita terbaru lainnya di sini.
