KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berpotensi mengusut perkara baru terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil. Hal ini terjadi jika ditemukan tindak pidana korupsi lain terkait dugaan Adil menggadaikan Kantor Pemerintah Kabupaten Meranti dengan nilai Rp 100 miliar. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam wawancara mengatakan bahwa jika dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap ditemukan tindak pidana korupsi lain, maka akan diusut dan menjadi perkara baru.
Asep menjelaskan bahwa tin penyidikan saat ini sedang mendalami dugaan perkara suap yang melibatkan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil. Sebelumnya, Plt Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, menyatakan bahwa Kantor Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah digadaikan ke bank oleh Adil. Selain kantor, Adil juga telah menggadaikan Mes Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kepulauan Meranti. Menurut Asmar, kantor tersebut digadaikan Adil ke Bank Riau Kepri dengan nilai sebesar Rp 100 miliar pada 2022.
Asmar menyebutkan bahwa uang yang diperoleh dari menggadaikan Kantor Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Meranti. Namun, Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan Bank Riau Kepri (BRK) Syariah, Edi Wardana, mengungkapkan bahwa tidak ada aset yang digadaikan M Adil dalam mengajukan pinjaman sebesar Rp 100 miliar tersebut. Edi menambahkan bahwa pada 2022, BRK Syariah memberikan dana kepada sejumlah pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Meranti, menggunakan akad syariah, yaitu Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) dengan sumber pengembalian pinjaman daerah berasal dari APBD setiap tahun hingga berakhirnya kewajiban.
“Dalam fasilitas pembiayaan ini, tidak ada jaminan berupa aset atau tidak ada fisik aset yang digadaikan sebagai jaminan,” ujar Edi Wardana. Meskipun demikian, tuduhan Adil menggadaikan kantor pemerintah daerah dan Mes Dinas PUPR Kepulauan Meranti membuat situasi semakin memanas. Apabila ditemukan bukti kuat adanya dugaan tindak pidana korupsi lain, KPK akan segera mengusut perkara tersebut menjadi perkara baru.
Sebagai lembaga penegakan hukum yang bertugas memberantas korupsi, KPK memiliki kewenangan untuk mengusut dugaan korupsi terkait penggadaian kantor Pemerintah Kabupaten Meranti. Institusi ini juga berwenang untuk menetapkan Adil sebagai tersangka baru jika ditemukan bukti-bukti terkait tindak pidana tersebut.
Selain kasus ini, KPK juga menghadapi berbagai kasus korupsi lain yang melibatkan pejabat tinggi daerah maupun nasional. Langkah KPK dalam mengusut kasus-kasus korupsi ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Gerakan antikorupsi harus terus digalakkan dan didukung oleh semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun media massa, guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Kasus Bupati Meranti yang diduga menggadaikan Kantor Pemerintah Kabupaten Meranti adalah salah satu contoh bahwa tindak pidana korupsi dapat terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan. Seluruh elemen masyarakat harus bekerja sama dalam memberantas praktik koruptif ini serta melaporkan tindak pidana korupsi ke instansi terkait jika menemukan bukti-bukti yang cukup kuat. Selain itu, pengawasan publik juga perlu ditingkatkan untuk mencegah berbagai tindak pidana korupsi di masa depan.
Baca berita terbaru lainnya di sini.
