Kostrad Prajurit Gugur dalam Serangan KKB, Panglima TNI: Tak Ada Penambahan Pasukan di Papua
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan bahwa tidak akan ada penambahan pasukan di Papua menyusul gugurnya prajurit Kostrad dari Satuan Tugas (Satgas) Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 321/Galuh Taruna, Pratu Miftahul Arifin, usai diserang oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Menurut Yudo, pasukan yang ada di Papua saat ini merupakan pasukan rotasi.
Yudo mengungkapkan bahwa Satgas Yonif Raider 321 telah bertugas hampir setahun di Papua dan akan dirotasi dalam waktu dekat. Sebagai bagian dari proses rotasi ini, pasukan tempur dari Kostrad akan ditarik dan digantikan oleh pasukan baru. Proses rotasi ini melibatkan pasukan dari berbagai wilayah, termasuk Medan, Palembang, Kalimantan Tengah, Makassar, dan Surabaya.
Hal ini disampaikan Yudo saat konferensi pers di Lanud Yohanis Kapiyau Timika, Papua, menanggapi pertanyaan mengenai penambahan pasukan terkait gugurnya Pratu Miftahul Arifin. Panglima TNI tersebut menjelaskan bahwa tujuan kunjungannya ke Papua adalah untuk mengevaluasi operasi pembebasan pilot Susi Air, Philips Mark Methrtens, yang disandera oleh KKB di wilayah Papua.
Dalam kunjungan tersebut, Yudo didampingi oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman dan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD (Pangkostrad) Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak. Evaluasi operasi tersebut dilakukan menyusul gugurnya Pratu Miftahul Arifin akibat diserang KKB saat pencarian pilot Philips Mark Methrtens.
Penyerangan terhadap prajurit TNI ini terjadi di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Sabtu sore. Dalam serangan tersebut, Pratu Miftahul Arifin menjadi korban dan gugur saat mencoba menyelamatkan pilot Methrtens.
Sementara itu, Panglima TNI juga menegaskan bahwa operasi pembebasan pilot Susi Air Philips Mark Methrtens akan terus berlanjut dan status operasi akan ditingkatkan menjadi siaga tempur. Hal ini dilakukan untuk memastikan keselamatan pilot tersebut dan menegakkan hukum terhadap para pelaku penyerangan.
Panglima TNI mengatakan bahwa peningkatan status operasi dalam kondisi seperti ini penting untuk membangkitkan naluri prajurit TNI dalam melaksanakan misi penyelamatan. Selama operasi berlangsung, pasukan TNI akan terus bergerak untuk membantu masyarakat dan menjalankan tugas-tugas humaniter yang penting, guna mengurangi dampak konflik di wilayah Papua.
Dalam konteks penanganan konflik di Papua, Panglima TNI juga mengungkapkan perlunya melibatkan elemen sipil, baik dari pemerintah, masyarakat adat, dan tokoh agama, agar penyelesaian konflik dapat terjadi secara lebih komprehensif. Yudo mengatakan, perlu ada kerjasama antara pemerintah, TNI, dan masyarakat dalam menangani konflik di Papua agar semua pihak dapat bersama-sama mencapai tujuan keamanan dan kesejahteraan.
Selain penanganan konflik yang berbasis militer, TNI juga akan terus mendukung program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Papua untuk menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera bagi masyarakat di wilayah tersebut. Peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah salah satu langkah fundamental dalam menanggulangi konflik di Papua dan menciptakan suasana yang lebih kondusif.
Sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas wilayah, Panglima TNI mengimbau seluruh prajurit yang bertugas di Papua agar tetap menjaga kewaspadaan dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mengatasi potensi ancaman keamanan. Dalam rangka menjaga keamanan, pasukan TNI akan terus berkoordinasi dengan polisi serta pemerintah daerah untuk bersama-sama menciptakan Papua yang aman dan sejahtera.
