Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengatakan bahwa proses evakuasi terhadap 850 orang Warga Negara Indonesia (WNI) di Sudan merupakan langkah yang tepat mengingat situasi di Sudan yang semakin memburuk. Saat ini, Sudan sedang mengalami kericuhan antara dua kelompok militer dengan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF), yang dipicu oleh perebutan kekuasaan antara dua faksi militer utama di negara tersebut. Hal ini mengakibatkan gagalnya proses transisi pemerintahan sipil setelah pemimpin diktator Omar al-Bashir digulingkan.
Menurut Christina Aryani, keputusan untuk melakukan evakuasi adalah langkah tepat untuk menghadapi situasi yang terus memburuk di Sudan. Hal ini sejalan dengan upaya negara-negara lain yang telah mulai mengevakuasi warganya. Christina berharap bahwa WNI yang akan dievakuasi dari Sudan dapat tiba dengan selamat di Indonesia.
Mayoritas dari WNI yang dievakuasi adalah mahasiswa. Christina berharap proses evakuasi yang melibatkan mahasiswa ini dapat berjalan dengan lancar dan aman hingga mereka tiba di Tanah Air. Direktur Jenderal Protokoler Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Christina menjelaskan proses evakuasi akan dilakukan dengan menggunakan jalur darat dari Khartoum menuju Pelabuhan Sudan yang memiliki jarak sekitar 1.200 kilometer.
Setelah itu, WNI akan menyeberang menggunakan kapal menuju Jeddah, kemudian akan diterbangkan dari Jeddah ke Jakarta. Christina mengakui bahwa proses evakuasi ini tentu tidak mudah dan membutuhkan koordinasi dari berbagai pihak. Namun, ia optimis bahwa upaya ini akan berlangsung lancar dan tanpa hambatan, terutama saat para WNI melakukan perjalanan ke pelabuhan Sudan.
Sebagai informasi, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan terdapat 413 korban tewas akibat pertempuran militer di Sudan. Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah Sudan, jumlah korban tewas mencapai 413 orang, sementara 3.551 orang terluka akibat pertempuran tersebut. Juru Bicara WHO Margaret Harris mengatakan jumlah korban ini didapatkan dari data yang diberikan pemerintah Sudan.
Selain itu, Harris mengatakan bahwa United Nations Children’s Fund (UNICEF) melaporkan sedikitnya sembilan anak tewas dalam pertempuran di Sudan, dan 50 anak mengalami luka parah. Lebih lanjut, Harris menegaskan bahwa telah terjadi 11 serangan terhadap fasilitas kesehatan di Sudan, termasuk 10 serangan yang terjadi sejak pertempuran militer meletus beberapa waktu lalu.
Situasi ini tentu tidak hanya berdampak pada para korban pertempuran, tetapi juga pada orang-orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Sudan. Menurut Harris, berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan Sudan, jumlah fasilitas kesehatan yang berhenti beroperasi mencapai 20. Sementara itu, pihak Kementerian Kesehatan Sudan juga mencatat 12 fasilitas kesehatan yang memiliki risiko berhenti beroperasi karena situasi yang ada.
Terkait proses evakuasi WNI dari Sudan ini, diharapkan koordinasi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Sudan berjalan dengan baik dan lancar. Begitu juga dengan dukungan dari pihak-pihak terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), serta organisasi internasional lainnya, agar proses evakuasi dapat berjalan dengan baik dan selamat.
Pemerintah Indonesia sendiri tentu memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi warganya yang berada di luar negeri, seperti halnya yang terjadi di Sudan saat ini. Dalam situasi yang memburuk seperti ini, langkah evakuasi yang cepat, dan tepat menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan demi keselamatan para WNI yang ada di Sudan.
Baca berita terbaru lainnya di sini.
