Koalisi besar yang melibatkan partai-partai politik pendukung Presiden Joko Widodo terus dikembangkan untuk meleburkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Peluang partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bergabung dalam koalisi besar juga makin terbuka. Seluruh serangkaian pertemuan antara pimpinan partai politik yang terjadi pada Senin (10/4/2023) semakin menguatkan langkah-langkah yang tengah dijajaki tersebut.
Sebelumnya, telah terjadi pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo di kantor DPP Golkar, Jakarta. Pertemuan tersebut merupakan salah satu proses penjajakan membentuk koalisi besar dengan mempertimbangkan arah kebijakan Indonesia dan tantangan yang dihadapi di masa mendatang.
Kedua pejabat partai turut menegaskan bahwa pembentukan koalisi besar merupakan inisiatif yang diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan. Stabilitas politik juga menjadi salah satu alasan di balik inisiatif ini, di mana hal tersebut diharapkan dapat dicapai jika para ketua umum partai politik menjalin komunikasi yang baik antara satu dengan lainnya.
Selain Golkar dan Persatuan Indonesia, potensi peserta dalam koalisi besar melibatkan Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai-partai tersebut juga terbuka untuk mengakomodasi PDI-P dalam koalisi besar yang akan dibentuk.
Langkah-langkah ini diambil karena Indonesia menghadapi banyak tantangan setelah melalui pandemi Covid-19, termasuk ketidakpastian global dan cuaca, serta tuntutan atas solusi proaktif yang harus diambil. Koalisi besar ini dianggap membantu pemerintahan Jokowi dalam mewujudkan program yang telah dijalankan.
Pertemuan lain yang terjadi di antara para pemimpin partai politik adalah antara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para ketua umum partai yang telah membentuk KKIR, mengindikasikan bahwa PKB juga mendukung pembentukan koalisi besar.
Sebelumnya, beberapa pertemuan lainnya telah terjadi antara Prabowo dengan ketua umum partai politik lainnya, termasuk Hary Tanoe dari Perindo, Yusril Ihza Mahendra dari Partai Bulan Bintang, dan Zulkifli Hasan dari PAN. Pertemuan-pertemuan tersebut semakin menguatkan rencana pembentukan koalisi besar.
PDI-P diketahui memeng memiliki suara yang cukup untuk mencalonkan presiden tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain, namun ada kemungkinan besar partai tersebut akan bergabung dalam koalisi besar. Airlangga Hartarto juga mengatakan bahwa koalisi besar ini terbuka bagi siapa pun yang ingin memperkuat koalisi tersebut.
Sementara itu, Puan Maharani sebagai Ketua DPP PDI-P mengajak Partai Gerindra untuk menjalin komunikasi politik dengan PDI-P. Puan Maharani juga menyatakan bahwa partainya setuju dengan wacana menggabungkan KIB dan KKIR menjadi sebuah koalisi besar. Hal ini semakin mengindikasikan bahwa PDI-P berpotensi untuk bergabung dalam koalisi besar tersebut.
Menurut analis politik Aditya Perdana dari Universitas Indonesia, niat membentuk koalisi besar ini didasari oleh beberapa pertimbangan praktis, seperti upaya melanjutkan agenda pembangunan Jokowi pada periode mendatang dan potensi kemenangan dalam Pilpres 2024. Aditya juga mengatakan bahwa koalisi besar ini ditujukan untuk memenangkan Pilpres dengan sosok-sosok yang memiliki elektabilitas tinggi.
Selama ini, angin terus bertiup ke arah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, yang keduanya memiliki elektabilitas yang tinggi. Dua sosok ini merupakan politikus yang kerap masuk dalam tiga besar politikus dengan elektabilitas tertinggi, selain mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Kemungkinan besar, salah satu dari mereka akan diusung sebagai capres dalam koalisi besar yang akan terbentuk, terutama jika PDI-P bergabung.
Baca juga: Kemungkinan Penundaan Pemilu 2024 Terbayang di Balik Tuntutan Parpol yang Gagal Lolos.
