Pengusiran tersebut disinyalir karena Prasetyo menuding komunikasi BKD DKI kepada dewan minim terkait mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Maria membela diri bahwa masalah yang dipermasalahkan Prasetyo mengenai rotasi pejabat adalah urusan internal Pemprov DKI. Menyatakan, penggantian pejabat sepenuhnya merupakan kewenangan eksekutif, tanpa harus melibatkan ketua DPRD DKI Jakarta. “Itu urusan kepegawaian,” kata Maria singkat kepada wartawan di Jakarta Pusat, Kamis (13/4/2023).
Saat kembali dikonfirmasi mengenai DPRD DKI yang ingin diberitahu mengenai agenda rotasi pejabat, Maria menegaskan kembali, hal ini merupakan ranah Pemprov DKI. “Itu urusan eksekutif,” ucapnya menegaskan. Mengenai tudingan pejabat BKD DKI minim komunikasi dengan pimpinan DPRD, Maria pun enggan berkomentar lebih lanjut guna menghindari polemik yang tidak perlu. “No comment,” ujarnya.
Sebelumnya, Prasetyo Edi geram dengan pejabat BKD DKI yang tidak menginformasikan adanya rotasi jabatan di lingkungan Pemprov DKI Hal ini merupakan kejadian akibat pelantikan yang dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur DKI, Heru Budi Hartono terhadap pelantikan 65 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) di Balai Kota DKI pada Selasa (21/3/2023).
Momen pengusaran ini terjadi menjelang diselenggarakannya rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI. Agenda rapat adalah Laporan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi bersama Eksekutif terhadap LKPJ Gubernur DKI Jakarta tahun 2022 sekitar pukul 13.30 WIB. Pada saat itu, turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono sebagai perwakilan Pj Heru. Sebelum rapat Banggar DPRD DKI dimulai, Prasetyo mengabsen terlebih dahulu para pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI yang datang.
Tiba-tiba, politikus PDIP ini menyinggung Kepala BKD DKI Maria Qibtya dengan nada tinggi, lantas mengusirnya dari ruangan. Padahal, Maria tidak ikut rapat dan diwakili Sekretaris BKD Etty. “Di sini ada Maria gak? Kalau ada suruh keluar, saya enggak terima dia di sini. Dia enggak pernah menghargai saya sebagai pimpinan di sini,” kata Prasetyo dalam ruangan rapat yang lengang itu.
Sejurus kemudian, Etty yang tampak berada di barisan kursi kedua di sisi kanan ruang rapat paripurna, tepat di belakang Sekda Joko pun akhirnya berdiri. Dia berjalan bersama satu orang lainnya yang diduga pegawai BKD DKI menuju pintu keluar dan keluar dari ruangan. Rapat pun berjalan dengan lancar, dibuka oleh Prasetyo dan berlangsung sekitar tiga jam.
Kejadian ini menimbulkan beberapa perdebatan mengenai peran DPRD dan bagaimana komunikasi antara pejabat Pemprov DKI dan pimpinan DPRD seharusnya berlangsung. Namun, banyak yang setuju bahwa urusan rotasi pejabat adalah kewenangan eksekutif dan tidak perlu menggiring masalah ini menjadi sebuah perdebatan panjang yang mengganggu proses pemerintahan di Jakarta.
Diharapkan bahwa kejadian ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat, baik dari pihak DPRD maupun Pemprov DKI, untuk dapat menjaga komunikasi yang baik dan saling menghargai. Juga diharapkan agar rapat-rapat di parlemen dapat menjadi ajang diskusi yang substansial mengenai kebijakan publik, bukan sebagai ajang saling serang antar instansi pemerintah dan pemerintah.
Baca berita terbaru lainnya di sini.
