Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui Pos Komando (Posko) Satuan Tugas (Satgas) Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2023 telah menerima 3.498 layanan yang terdiri dari 1.429 layanan konsultasi dan 2.069 layanan aduan terkait THR. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenaker, Anwar Sanusi.
Dari 2.069 aduan yang diterima, diketahui bahwa terdapat 1.011 aduan terkait dengan THR yang tidak dibayarkan, 696 aduan untuk THR yang dibayarkan namun tidak sesuai dengan ketentuan, dan 362 aduan mengenai pembayaran THR yang terlambat. Aduan yang masuk tersebut melibatkan 1.396 perusahaan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
Pengawas Ketenagakerjaan Kemenaker maupun pengawas ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten atau kota telah menindaklanjuti 263 aduan yang masuk. Satu aduan telah diterbitkan Nota Pemeriksaan ke-1 dan dua aduan telah masuk rekomendasi sebagai tindak lanjut dari aduan yang diterima.
Sebaran aduan yang diterima oleh Kemenaker di Indonesia antara lain, di Provinsi Aceh terdapat empat aduan, Sumatera Utara (Sumut) 35 aduan, Sumatera Barat (Sumut) 36 aduan, Riau 25 aduan, Jambi 15 aduan, Sumatera Selatan (Sumsel) 34 aduan, Bengkulu sembilan aduan, dan Lampung 18 aduan.
Selain itu, di Kepulauan Bangka Belitung terdapat delapan aduan, Kepulauan Riau (Kepri) 25 aduan, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta 661 aduan, Jawa Barat (Jabar) 419 aduan, Jawa Tengah (Jateng) 217 aduan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 51 aduan, Jawa Timur (Jatim) 165 aduan, dan Banten 191 aduan.
Di provinsi lainnya, terdapat 15 aduan di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) tiga aduan, Nusa Tenggara Timur (NTT) tiga aduan, Kalimantan Barat (Kalbar) 19 aduan, Kalimantan Tengah (Kalteng) 13 aduan, Kalimantan Selatan (Kalsel) 20 aduan, Kalimantan Timur (Kaltim) 28 aduan, dan Kalimantan Utara (Kalut) lima aduan.
Kemenaker juga menerima aduan di Sulawesi Utara (Sulut) sebanyak tiga aduan, Sulawesi Tengah (Sulteng) delapan aduan, Sulawesi Selatan (Sulsel) 22 aduan, Sulawesi Tenggara (Sultra) enam aduan, Gorontalo dua aduan, Sulawesi Barat (Sulbar) tidak ada aduan, Maluku satu aduan, Maluku Utara empat aduan, Papua empat aduan, dan Papua Barat tidak ada aduan.
Dalam rangka penanganan aduan THR selama menjelang Idul Fitri 1444 Hijriyah (H), Posko Satgas THR Keagamaan 2023 akan tetap buka hingga hari Jumat (28/4/2023). Layanan aduan THR dapat diakses secara daring melalui laman https://poskothr.kemnaker.go.id. Sementara untuk layanan konsultasi telah ditutup pada Selasa (18/4/2023).
Anwar Sanusi berharap bahwa layanan aduan THR yang disediakan oleh Posko Satgas THR Keagamaan 2023 dapat membantu masyarakat yang ingin melakukan aduan mengenai pembayaran THR pada tahun 2023. Diharapkan keberadaan posko aduan ini dapat mempermudah proses pengaduan seputar pembayaran THR dan membantu memastikan hak para pekerja untuk mendapatkan THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Baca berita terbaru lainnya di sini.
