Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan pentingnya penggunaan produk dalam negeri oleh jajaran institusi pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, maupun badan usaha milik negara dan daerah. Jokowi menyatakan bahwa hal ini sangat strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah memiliki target agar 95 persen pagu anggaran belanja pengadaan barang dan jasa ditujukan untuk produk-produk dalam negeri.
Menurut Jokowi, dana yang dibelanjakan untuk belanja pemerintah tidak mudah diperoleh sehingga tidak sepatutnya digunakan untuk belanja barang impor. Ia juga menyebutkan bahwa sebelumnya ia kaget karena pemerintah lebih banyak belanja impor ketimbang membeli produk dalam negeri.
Jokowi mengingatkan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang disebutnya masih membeli seragam dan senjata dari luar negeri. Padahal, menurut Jokowi, industri dalam negeri sudah mampu menyiapkan kebutuhan tersebut sehingga pemerintah tak perlu impor.
Untuk mendorong belanja produk dalam negeri oleh pemerintah, Jokowi mengusulkan ada reward dan punishment bagi institusi pemerintah. Di satu sisi, semakin banyak pembelian produk dalam negeri oleh sebuah institusi akan memengaruhi besaran tunjangan kinerja bagi pegawai di institusi tersebut. Sementara di sisi lain, ada sanksi bagi institusi-institusi pemerintah yang masih berbelanja produk impor. Sanksi tersebut akan dirumuskan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Jokowi menambahkan bahwa dengan semakin gencarnya pemerintah membeli produk-produk dalam negeri, industri di tanah air termasuk yang berskala mikro, kecil, dan menengah bakal berkembang. Pemerintah juga tidak perlu repot-repot mencari investor bila produk-produk dalam negeri bisa dimanfaatkan. Hal ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memungkinkan produksi barang-barang di dalam negeri.
Ketika mengungkapkan pentingnya melakukan belanja produk dalam negeri, Jokowi mengingatkan bahwa dana yang dibelanjakan untuk belanja pemerintah didapatkan dari pajak, dividen yang dimiliki di BUMN, royalti dari tambang-tambang yang ada, dan penerimaan bukan pajak. Ia juga mengingatkan bahwa tidak mudah untuk mengumpulkan pendapatan negara, sehingga tidak sepatutnya menggunakan uang tersebut untuk membeli produk impor.
Jokowi berharap bahwa dengan adanya reward dan punishment, institusi-institusi pemerintah akan lebih memperhatikan belanja produk dalam negeri. Hal ini akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui peningkatan industri dalam negeri yang berskala mikro, kecil, dan menengah.
Simak berita terkait di sini: Jokowi: Pajak Dikumpulkan dengan Sulit, Namun Kita Membelikan Produk Asing.
