Politik

Fraksi PKS: Jokowi Seharusnya Memberikan Contoh Nyata Sebelum Menyalahkan Kementerian Pertahanan Tentang Impor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan teguran kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengenai impor senjata dan seragam. Anggota Fraksi PKS di Komisi I DPR Sukamta mengatakan bahwa teguran itu bagus tetapi Jokowi seharusnya membuat contoh nyata terlebih dahulu sebelum marah-marah ke bawahan.

Ia mengungkapkan bahwa meskipun Jokowi meminta Kemenhan dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk membeli seragam dan senjata dari produksi dalam negeri, namun ia justru memberikan insentif besar-besaran kepada pembelian mobil dan motor listrik. Padahal, mobil dan motor listrik adalah produk impor. Oleh karena itu, masyarakat menjadi curiga dengan Jokowi yang menegur bawahannya untuk menghentikan impor senjata hingga seragam.

Sukamta menekankan bahwa alat utama sistem senjata (alutsista) seharusnya mengutamakan produksi dalam negeri. Ia juga sering menyerukan alutsista harus memanfaatkan industri pertahanan dalam negeri.

Jokowi mengatakan bahwa pengadaan seragam dan senjata bagi aparat seharusnya tidak perlu melalui impor karena industri dalam negeri sudah mampu menyediakannya, bahkan mengekspornya. Namun, ia mengatakan bahwa alutsista yang canggih seperti pesawat tempur masih perlu dibeli dari luar negeri. Selain itu, ia juga meminta agar ada banyak penyedia makanan untuk prajurit dengan harga yang kompetitif.

Dari segala hal yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa Jokowi telah menuntut agar ada produksi dalam negeri untuk berbagai keperluan seperti seragam, senjata, dan makanan prajurit. Hal ini tentu akan sangat bermanfaat bagi perekonomian Indonesia.

Baca berita terkait: Jokowi: Produk Dalam Negeri yang Sudah Masuk ke E-Katalog Jangan Dibiarkan, Belilah!

Arya Pratama

Arya Pratama adalah seorang jurnalis senior yang fokus pada berita politik. Ia telah bekerja untuk beberapa media terkemuka di Indonesia. Selama kariernya, Arya telah meliput berbagai peristiwa penting di dunia politik Indonesia, termasuk pemilihan umum, sidang parlemen, serta peristiwa-peristiwa penting di tingkat nasional dan internasional.