Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat, khususnya para pemudik, untuk menunda perjalanan balik setelah 26 April 2023. Imbauan ini disampaikan pada konferensi pers, Senin (24/4/2023). Presiden Jokowi menjelaskan bahwa kebijakan ini juga berlaku untuk aparatur sipil negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan karyawan swasta.
Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, menyatakan bahwa dalam imbauan Presiden juga dijelaskan teknis terkait ketentuan ini yang dapat diatur oleh instansi atau perusahaan masing-masing. Misalnya, dalam bentuk cuti tambahan, bekerja dari rumah (work from home/WFH) dari kampung halaman, bekerja dari mana saja (work from anywhere/WFA), atau dengan izin atasan. Menurut Bey, semua tetap harus berkoordinasi dengan atasan atau bagian sumber daya manusia (SDM) di kantor masing-masing. Prosedur izin, cuti, WFH, maupun WFA tetap harus dijalankan.
Bey menambahkan bahwa sejak terjadinya pandemi Covid-19, para pegawai dan karyawan telah terbiasa dengan cara kerja WFH. Mereka juga terbiasa melakukan absensi secara daring (online) dan bekerja dengan sistem berbasis kinerja. Namun, ia menegaskan bahwa jika para pegawai sudah berada di Jakarta, mereka tidak perlu memperpanjang cuti dan harus kembali bekerja seperti biasa.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengajak ASN, pegawai BUMN, TNI, Polri dan pegawai swasta untuk memundurkan jadwal kembali setelah mudik Lebaran 2023. Menurut Presiden, langkah ini diambil untuk menghindari terjadinya puncak arus balik yang diperkirakan akan terjadi pada tanggal 24-25 April 2023. Presiden mengajak masyarakat yang tidak memiliki keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut dengan menunda atau mengundurkan jadwal kembali mudik setelah tanggal 26 April 2023.
Ketentuan ini berlaku untuk ASN, TNI, Polri dan BUMN, serta pegawai swasta yang teknisnya dapat diatur oleh instansi atau perusahaan masing-masing. Misalnya, dalam bentuk cuti tambahan atau bentuk cuti lainnya. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), diprediksi akan ada sekitar 203.000 kendaraan saat puncak arus balik. Ratusan ribu kendaraan tersebut akan menuju Ibu Kota dengan melewati Tol Trans Jawa maupun Tol Jakarta Cikampek.
Jumlah ini cukup besar dibandingkan dengan jumlah kendaraan normal yang biasanya hanya mencapai 53.000 kendaraan. Presiden mengajak masyarakat untuk tetap berhati-hati, patuhi semua aturan dan ikuti arahan petugas di lapangan agar arus balik berjalan dengan lancar dan aman.
Pemerintah berupaya untuk mengantisipasi kemacetan yang mungkin terjadi saat arus balik Lebaran 2023. Beberapa strategi yang dijalankan antara lain melibatkan instansi terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19, TNI, Polri, dan BUMN. Semua elemen tersebut diharapkan dapat bekerja sama untuk menghadapi arus balik Lebaran 2023, mengendalikan penyebaran Covid-19, dan memberikan pelayanan terbaik kepada para pemudik agar dapat kembali ke tempat kerja dengan aman dan nyaman.
Baca berita terbaru lainnya di sini.
