Jika PDI-P Bergabung dengan Koalisi Besar, Diperkirakan Negosiasi Capres dengan Gerindra dan Golkar Akan Sulit
Negosiasi mengenai kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) diprediksi akan sulit jika PDI Perjuangan bergabung dengan koalisi besar. Ini disebabkan oleh ketidakmauan Partai Golkar dan Partai Gerindra untuk kembali berada di bawah subkoordinasi PDI-P. Dalam koalisi besar ini, diharapkan tiga partai besar, yaitu PDI-P, Gerindra, dan Golkar akan menyetujui satu capres.
Wacana koalisi besar ini direncanakan untuk menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang melibatkan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang digagas Partai Gerindra bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Selama ini, Golkar menginginkan Ketua Umum mereka, Airlangga Hartarto, menjadi calon presiden. Sementara Partai Gerindra terus mengusung Ketua Umum Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
Di sisi lain, PDI-P secara konsisten telah menyatakan keinginan untuk mengusung kader sendiri sebagai calon presiden dan tidak bersedia untuk posisi calon wakil presiden. Dalam situasi ini, negosiasi agar Golkar, Gerindra, dan PDI-P mencapai kesepakatan dalam satu koalisi besar dinilai akan sulit.
Namun, beberapa analis politik berpendapat bahwa PDI-P pantas untuk bersikukuh mengusung kader sebagai capres. Hal ini disebabkan oleh PDI-P sebagai pemenang pemilu yang telah meraih keberhasilan dua kali berturut-turut. PDI-P juga memiliki modal elektabilitas yang besar, terbukti dengan perolehan suara di Pemilu Legislatif 2019 yang mencapai 19,33%.
PDI-P memiliki sejumlah kader yang menjadi sorotan dalam bursa capres, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Menurut survei beberapa lembaga, Ganjar menempati posisi teratas dalam elektabilitas calon presiden, bersaing dengan Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
PDI-P juga menjadi partai satu-satunya yang memenuhi syarat pencalonan presiden atau presidential threshold, sehingga tidak perlu berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024. Di sisi lain, partai-partai lain, terutama partai kecil yang tergabung dalam koalisi besar, diperkirakan akan lebih memilih untuk merapat ke PDI-P, ketimbang mempertahankan kerja sama dengan Gerindra dan Golkar.
Menanggapi wacana koalisi besar, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa konsolidasi antar partai yang menggagas koalisi tersebut baru akan terjadi setelah capres dari PDI-P diumumkan. Hasto belum menjawab tegas mengenai bergabungnya PDI-P dengan koalisi besar tersebut, namun menekankan bahwa PDI-P akan mengusung kader sendiri sebagai capres, sesuai keputusan Kongres ke-V PDI-P dan ditegaskan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
Hasto meyakini bahwa konsolidasi antarpartai akan terbentuk setelah PDI-P mengumumkan capres. Menurut pengalaman PDI-P saat mengumumkan Joko Widodo sebagai capres dalam Pemilu 2014 dan 2019 lalu, konsolidasi pengerucutan kerja sama antara partai terjadi. Meskipun hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai koalisi besar yang melibatkan partai-partai besar pada Pemilu 2024, namun setiap partai tentunya akan terus berupaya untuk mendapatkan posisi yang terbaik dan mengoptimalkan peluang kemenangan.
Baca berita terbaru lainnya di sini.
