Connect with us

Ekonomi

Jadwal penerbangan baru pengganti rute yang ditutup

Daksa Tumanggor

Published

on

Pixabay

Maskapai penerbangan Garuda Indonesia berencana untuk merancang rute baru dalam penerbangan karena sebelumnya ada rute yang terpaksa ditutup karena wabah virus yang tersebar dari Wuhan, China.

Yenny Wahid, Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bersama dengan Triawan Munaf dan Irfan Setiaputra, Direktur Utama Garuda Indonesia tengah mengadakan konferensi pers terkait rute baru tersebut, di Jakarta, pada Kamis (27/2).

“Untuk menanggapi situasi tersebut, Garuda mengenalkan rute baru sebagai pengganti atas rute yang ditutup karena COVID-19,” ucap Irfan, sambil mengharap bahwa rute-rute baru ini Garuda bisa mempertahankannya dan tidak terganggu virus corona, terkhusus rute dari Denpasar.

Rute baru ini diantaranya Denpasar-Taipei, Denpasar-Dili, Denpasar-Bangkok, Denpasar-Kuala Lumpur, Denpasar-Brisbane, Denpasar-Delhi, dan Denpasar-Mumbai.

Ia memberikan penjelasan atas dampak dari virus tersebut yang menjadikan penurunan pendapatan dari Garuda dengan signifikan. Penurunan ini karena rute ke China yang ditutup dan peraturan atas larangan penerbangan ke Arab Saudi, seperti penerbangan untuk umroh.

Selain itu, kondisi ini ditambah dengan pinjaman Garuda yang sebentar lagi jatuh tempo. Dari segi SDM, Garuda harus memutasi beberapa karyawannya.

“tentu karyawan akan kami alokasi untuk tempat-tempat yang mereka bisa kontribusi lebih baik. Ini memang melelahkan, pukulan beruntun tapi kami percaya bahwa ada jalan,” tambahnya.

Triawan Munaf, Komisaris Garuda Indonesia berharap bahwa rute baru ini bisa beroperasi pada Maret mendatang.

Pihaknya pun sudah memiliki koordinasi pada slot penerbangan pada Kementerian Perhubungan.

“Kita gak mau kerja sendiri, kita mau kolaboasi dengan berbagai pihak, tidak hanya sekadar membuka tapi ada promosinya, dari Bangkok menuju Denpasar. Ada wacana dari Bangkok menuju Yogyakarta karena wisata religi ke Borobudur yang menjadi target umat Buddha Thailand,” jelasnya.

Ia pun menekankan bahwa pihaknya akan bekerja dengan lebih ekstra untuk promosi penerbangan untuk menarik wisatawan.

“Mengatakan itu saja tidak cukup harus ada action promosinya yang secara religius, bercerita tentang sejarah Borobudur agar menarik. Orang gak mau beli sabun, tapi dipromosi sabun dengan menggunakan bintang film orang jadi mau beli, kan,” tuturnya. “Ini sebuah kegiatan menekan harga, memberi fasilitas yang ekstra ada rasa bangga dari kita semua. Indonesia itu indah, orang sekarang membatasi untuk tidak pergi ke luar negeri nanti saja. Kenapa gak di negara yang teraman di dunia.”

Kemudian, ia memaparkan rute yang banyaknya dipilih dari Denpasar dengan alasan untuk meningkatkan wisata Bali yang mudah diakses dan terdampak.

“Kita ingin kembali menggairahkan Bali. Hotel-hotel di sana menderita,” kata Munaf.

“akan terus dikaitkan tujuh destinasi ini yang ke mancanegara juga akan memberikan efek berkelanjutan,” tutupnya.

SUMBER: Antara

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Bank Syariah Indonesia Resmi Beroperasi Hari Ini

Daksa Tumanggor

Published

on

Logo Bank Syariah Indonesia yang akan diresmikan hari ini berwarna hijau oranye
Logo Bank Syariah Indonesia

Tiga bank syariah pelat PT BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank Mandiri Syariah (BMS), dan PT Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) akan resmi digabungkan menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk mulai hari Senin (01/02/2021).

Proses penggabungan yang disebut telah dimulai sejak bulan Maret 2020 akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara siang ini.

Penggabungan tiga bank ini akan membuatnya menjadi bank syariah terbesar di tanah air, dengan total aset sekitar Rp239,56 triliun. Karena BRISyariah merupakan bank yang menjadi entitas penggabungan, PT Bank Syariah Indonesia akan menggunakan ticker BRIS di pasar saham dalam negeri.

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan bahwa prospek bisnis syariah masih cerah kedepannya karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim. Terlebih masyarakat di beberapa daerah cenderung memilih bank syariah sebagai bank pilihan mereka untuk menempatkan dana dan meminjam fasilitas.

Memiliki peluang yang baik dan pangsa pasar yang masih terbuka lebar di Indonesia, Trioksa Siahaan berharap Bank Syariah Indonesia dapat semakin meningkatkan layanannya.

“Setelah merger, diharapkan dapat membuat sinergi yang baik dan dapat meningkatkan layanan untuk nasabah bank syariah,” katanya seperti dikutip dari Kontan.co.id pada hari Minggu (31/01/2021).

Menurut Trioksa Siahaan, bank syariah juga memiliki tantangan ke depannya, seperti disrupsi teknologi. Bank syariah harus bisa cepat melakukan inovasi untuk menghadapi persaingan perbankan yang mengarah ke digital banking. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) juga dapat menjadi tantangan dalam memajukan industri keuangan syariah.

Trioksa mengatakan bahwa bank harus bisa mencetak SDM yang berkualitas dan memiliki banyak pemahaman tentang bisnis bank syariah agar dapat memperbesar pasar syariah di industri keuangan dan perbankan.

Di tahun 2021 ini, bank syariah, sama halnya dengan bank konvensional, menghadapi tantangan di tengah pandemi COVID-19. Bank masih harus melakukan restrukturisasi pembiayaan sehingga mereka masih akan berada di tahap konsolidasi perbaikan kinerja hingga tiga tahun ke depan. Proyeksinya, pertumbuhan bisins bank syariah adalah sekitar 5% sampai 6% tahun.

 

Baca Juga:

 

 

Continue Reading

Berita

Jual Pulsa dan Kartu Perdana Akan Dikenai Pajak

Daksa Tumanggor

Published

on

Ilustrasi Pajak. Penjualan pulsa dan token akan dikenakan pajak.
ILUSTRASI Pajak. Pixabay

Pemerintah akan segera menarik pajak penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher mulai Februari 2021 mendatang.

Penarikan pajak ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan/Penghasilan sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher.

Keputusan ini diambil untuk menyederhanakan administrasi serta mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan pulsa oleh penyelenggara distribusi pulsa.

“Untuk menyederhanakan administrasi dan mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan pulsa oleh penyelenggara distribusi pulsa, perlu mengatur ketentuan mengenai penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas penyerahan atau penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher,” demikian dikutip dari PMK Nomor 6/2021, hari Jumat (29/01/2021).

Pasal 2 beleid tersebut menjelaskan tentang penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dan Penyelenggara Distribusi dikenai PPN. Barang Kena Pajak sebagaimana ialah berupa pulsa dan kartu perdana yang dapat berbentuk Voucher fisik ataupun elektronik.

 

Baca Juga:

 

Continue Reading

Berita

BI: Hindari penggunaan alat pembayaran selain rupiah

Daksa Tumanggor

Published

on

Rupiah 100 ribu dan 50 ribu sebagai ilustrasi bahwa rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di NKRI
ILUSTRASI Rupiah. Pixabay

Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran yang dilakukan di wilayah Indonesia wajib menggunakan rupiah.

Kententuan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia diatur berdasarkan pasal 23 B UUD 1945 jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) YY Mata Uang.

“BI mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dan menghindari penggunaan alat pembayaran selain rupiah,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, dilansir dari Antaranews.com, Kamis (28/01/2021), sehubungan dengan adanya indikasi penggunaan mata uang selain rupiah sebagai alat pembayaran di masyarakat.

“Dalam hal ini kami menegaskan bahwa dinar, dirham, atau bentuk-bentuk lainnya selain uang rupiah bukan merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI,” jelas Erwin.

BI juga mengajak masyarakat dan berbagai pihak untuk menjaga kedaulatan rupiah sebagai mata uang NKRT.

Erwin mengatakan bahwa BI memiliki komitmen untuk terus mendorong gerakan untuk merawat dan mencintai rupiah bersama dengan otoritas terkait dan seluruh komponen masyarakat sebagai salah satu simbol kedaulatan negara.

 

Baca Juga:

 

Continue Reading

Trending