Tiga bank syariah pelat PT BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank Mandiri Syariah (BMS), dan PT Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) akan resmi digabungkan menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk mulai hari Senin (01/02/2021).

Proses penggabungan yang disebut telah dimulai sejak bulan Maret 2020 akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara siang ini.

Penggabungan tiga bank ini akan membuatnya menjadi bank syariah terbesar di tanah air, dengan total aset sekitar Rp239,56 triliun. Karena BRISyariah merupakan bank yang menjadi entitas penggabungan, PT Bank Syariah Indonesia akan menggunakan ticker BRIS di pasar saham dalam negeri.

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan bahwa prospek bisnis syariah masih cerah kedepannya karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim. Terlebih masyarakat di beberapa daerah cenderung memilih bank syariah sebagai bank pilihan mereka untuk menempatkan dana dan meminjam fasilitas.

Memiliki peluang yang baik dan pangsa pasar yang masih terbuka lebar di Indonesia, Trioksa Siahaan berharap Bank Syariah Indonesia dapat semakin meningkatkan layanannya.

“Setelah merger, diharapkan dapat membuat sinergi yang baik dan dapat meningkatkan layanan untuk nasabah bank syariah,” katanya seperti dikutip dari Kontan.co.id pada hari Minggu (31/01/2021).

Menurut Trioksa Siahaan, bank syariah juga memiliki tantangan ke depannya, seperti disrupsi teknologi. Bank syariah harus bisa cepat melakukan inovasi untuk menghadapi persaingan perbankan yang mengarah ke digital banking. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) juga dapat menjadi tantangan dalam memajukan industri keuangan syariah.

Trioksa mengatakan bahwa bank harus bisa mencetak SDM yang berkualitas dan memiliki banyak pemahaman tentang bisnis bank syariah agar dapat memperbesar pasar syariah di industri keuangan dan perbankan.

Di tahun 2021 ini, bank syariah, sama halnya dengan bank konvensional, menghadapi tantangan di tengah pandemi COVID-19. Bank masih harus melakukan restrukturisasi pembiayaan sehingga mereka masih akan berada di tahap konsolidasi perbaikan kinerja hingga tiga tahun ke depan. Proyeksinya, pertumbuhan bisins bank syariah adalah sekitar 5% sampai 6% tahun.

Baca Juga:

• Jual Pulsa dan Kartu Perdana Akan Dikenai Pajak
• BI: Hindari penggunaan alat pembayaran selain rupiah
• 21 Gunung Berapi di Indonesia Berstatus Waspada dan Siaga, Ini Daftarnya
• Aktivitas Gunung Merapi Meningkat, Warga Turgo Sleman Disarankan untuk Mengungsi

Pemerintah akan segera menarik pajak penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher mulai Februari 2021 mendatang.

Penarikan pajak ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan/Penghasilan sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher.

Keputusan ini diambil untuk menyederhanakan administrasi serta mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan pulsa oleh penyelenggara distribusi pulsa.

“Untuk menyederhanakan administrasi dan mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan pulsa oleh penyelenggara distribusi pulsa, perlu mengatur ketentuan mengenai penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas penyerahan atau penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher,” demikian dikutip dari PMK Nomor 6/2021, hari Jumat (29/01/2021).

Pasal 2 beleid tersebut menjelaskan tentang penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dan Penyelenggara Distribusi dikenai PPN. Barang Kena Pajak sebagaimana ialah berupa pulsa dan kartu perdana yang dapat berbentuk Voucher fisik ataupun elektronik.

Baca Juga:

• 21 Gunung Berapi di Indonesia Berstatus Waspada dan Siaga, Ini Daftarnya
• Aktivitas Gunung Merapi Meningkat, Warga Turgo Sleman Disarankan untuk Mengungsi
• COVID-19 RI Tembus 1 Juta, Pemerintah Menyiapkan Langkah Karantina Wilayah Terbatas
• Baru 250 Ribu Tenaga Kesehatan Divaksin, Jokowi Minta Manajemen Diperbaiki

Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran yang dilakukan di wilayah Indonesia wajib menggunakan rupiah.

Kententuan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia diatur berdasarkan pasal 23 B UUD 1945 jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) YY Mata Uang.

“BI mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dan menghindari penggunaan alat pembayaran selain rupiah,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, dilansir dari Antaranews.com, Kamis (28/01/2021), sehubungan dengan adanya indikasi penggunaan mata uang selain rupiah sebagai alat pembayaran di masyarakat.

“Dalam hal ini kami menegaskan bahwa dinar, dirham, atau bentuk-bentuk lainnya selain uang rupiah bukan merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI,” jelas Erwin.

BI juga mengajak masyarakat dan berbagai pihak untuk menjaga kedaulatan rupiah sebagai mata uang NKRT.

Erwin mengatakan bahwa BI memiliki komitmen untuk terus mendorong gerakan untuk merawat dan mencintai rupiah bersama dengan otoritas terkait dan seluruh komponen masyarakat sebagai salah satu simbol kedaulatan negara.

Baca Juga:

• Wapres Ma’ruf Amin: Vaksinasi COVID-19 Hukumnya Wajib Kifayah
• Kasus Bansos COVID-19 Didalami oleh KPK
• Kronologi Penggerebekan Rumah Jagal Kucing di Medan
• 4.532 Kasus Baru COVID-19 dari Jawa Barat, Jadi Nomor Satu di Indonesia