Pemilu 2024 mendatang menjadi topik hangat yang kerap diperbincangkan. Hal ini disebabkan oleh beragam hasil survei yang dirilis oleh berbagai lembaga survei. Namun, informasi tersebut rawan menjadi bias karena banyaknya lembaga survei yang dianggap abal-abal. Hal ini diungkapkan oleh anggota Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Hamdi Muluk.
Menurut Hamdi, masalah ini bukanlah hal yang baru. Masalah ini juga telah hadir pada pemilu sebelumnya dan kembali hadir pada pemilu 2024. Jelang pemilu, tidak jarang sejumlah peserta pemilu memesan lembaga survei sebagai konsultan politik mereka. Baik calon legislatif, partai politik maupun calon presiden dan wakil presiden.
Namun, masalah muncul ketika lembaga survei yang dipesankan untuk memanipulasi elektabilitas peserta pemilu tertentu. Tujuannya, yakni untuk meyakinkan masyarakat agar figur yang dipesannya bisa dianggap layak memimpin karena memiliki dukungan yang cukup tinggi.
Hamdi mengakui, ada sekitar 42 lembaga survei yang dianggap abal-abal. Hal ini menjadi masalah serius bagi lembaga survei yang lain. Sayangnya, Persepi sendiri tidak bisa melakukan banyak hal karena lembaga tersebut bukan bagian dari Persepi dan tidak bisa dilakukan tindakan pemanggilan.
Oleh karena itu, Persepi mengingatkan masyarakat tentang bahaya survei abal-abal yang menjamur jelang Pemilu 2024. Persepi mengingatkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan informasi hasil survei. Masyarakat juga disarankan untuk memastikan lembaga survei yang menyediakan informasi survei tersebut benar-benar terpercaya. Dengan begitu, informasi hasil survei bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang valid dan dapat dipercaya.
Baca berita terbaru lainnya di sini.
