International NFO Forum on Indonesian Development (INFID) menyoroti kurangnya perwakilan perempuan dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Hal ini disebabkan karena politik di Indonesia masih didesain untuk kaum laki-laki. Adanya regulasi yang ada saat ini dan juga kultur yang menjadi tembok tebal yang sulit ditembus kaum perempuan untuk ikut dalam kontestasi politik. Pembatasan akses tersebut terjadi karena adanya stereotip gender di masyarakat, termasuk ekspektasi peran perempuan yang berakhir pada diragukannya kapasitas perempuan sebagai figur pemimpin. Oleh karena itu, perlu dibuka ruang untuk varian baru dalam tipe karakteristik kepemimpinan, bahwa ciri khas perempuan ini yang menjadi kekuatan perempuan.
Rizka Antika, Program Officer HAM dan Demokrasi INFID, mengatakan bahwa politik di Indonesia memang didesain untuk dan oleh laki-laki, sehingga perempuan yang ingin masuk ke ranah politik harus merelakan biaya yang besar. Rizka juga menegaskan bahwa pendekatan kepemimpinan yang lebih feminim lebih berhasil ketika berhadapan dengan krisis. Oleh karena itu, perlu adanya ruang bagi varian baru dalam tipe karakteristik kepemimpinan, sehingga ciri khas perempuan dapat menjadi kekuatan bagi perempuan itu sendiri.
Tentu saja, hal ini menimbulkan tantangan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menciptakan regulasi yang mendukung kandidasi perempuan dalam pemilu. Salah satu upaya yang sedang dilakukan KPU adalah menciptakan peraturan yang mengharuskan minimal 1 di antara 3 calon legislatif harus berjenis kelamin perempuan. Dengan diterapkannya peraturan tersebut, diharapkan perempuan tidak lagi ditempatkan di posisi seperti angka 3, 6, dan 9 dalam daftar calon legislatif.
Dalam upaya meningkatkan peran perempuan dalam politik, perlu adanya dukungan dari berbagai stakeholder, baik dari pemerintah, partai politik, maupun masyarakat luas. Pemerintah dapat mengambil peran dengan menciptakan regulasi yang progresif dan memastikan implementasinya agar tak hanya berhenti pada tataran formalitas. Partai politik juga perlu menjalin komunikasi yang baik dengan perempuan yang ingin menjadi bagian dari partai tersebut, serta memberikan kesempatan yang sama untuk berkembang dan menjadi pemimpin di partai.
Selain itu, dukungan dari masyarakat menjadi faktor penting dalam mendorong peran perempuan dalam politik. Masyarakat perlu menghapus stigma negatif dan stereotip gender yang masih melekat, serta memberikan dukungan dalam bentuk pemilihan figur pemimpin yang berasal dari kalangan perempuan.
Untuk mencapai hal tersebut, perlu adanya upaya dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi perempuan di bidang politik. Pendidikan politik menjadi salah satu kuncinya, karena melalui pendidikan politik, perempuan dapat memahami isu-isu yang berkaitan dengan bidang politik yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Selain itu, pengalaman dan jejaring yang dimiliki oleh perempuan juga perlu ditingkatkan agar mereka dapat bersaing dengan kaum laki-laki dalam meraih posisi-posisi strategis dalam politik.
Tidak hanya itu, perlu adanya sistem dukungan yang kuat dari keluarga, lingkungan, dan masyarakat dalam membantu perempuan yang ingin mengikuti jejak politik. Dukungan tersebut harus meliputi dukungan moral, finansial, dan kesempatan yang sama dalam mengikuti pendidikan formal dan nonformal, serta pelatihan dan pengembangan kapasitas kepemimpinan.
Dalam jangka panjang, upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan keseimbangan gender di bidang politik dan memperbaiki kualitas politik di Indonesia. Dengan adanya perempuan yang lebih banyak dalam kontestasi politik, diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih besar dan positif bagi masyarakat, serta menciptakan lingkungan politik yang berkeadilan dan demokratis bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kaum perempuan.
Baca juga: Ingatkan Bahaya Penyelidikan Pemilu Abal-abal yang Meluas Menjelang Pemilu 2024.
