Ekonomi

Indonesia bukan negara berkembang lagi

Published

1 month ago

February 25, 2020

Amerika Serikat telah mencoret Indonesia dari daftar negara-negara berkembang.

Keputusan ini dinilai akan memiliki dampak buruk untuk Indonesia ke depannya, menurut Fithra Faisal Hastiadi, Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia.

“Dalam konteks ini saya rasa pertimbangannya lebih ke politisi daripada teknis yaitu ingin mengeluarkan Indonesia dari fasilitas yang biasa diterima negara berkembang,” ucap Fithra, di Jakarta pada Minggu (23/2).

Ia berkata bahwa ada sejumlah ketentuan dalam klasifikasi negara untuk menjadi sebuah negara maju. Salah satunya diambil dari penilaian sektor industrinya yang setidaknya berkontribusi minimum 30% untuk GDP (Gross Domestic Product).

“Jika dilihat dari ukuran negara maju Indonesia belum termasuk sana karena negara maju berkontribusi industrinya terhadap GDP diatas 30%,” jelasnya.

Fithra berpendapat meski saat ini kontribusi industri di negara maju turun terhadap GDP, tetapi negara tersebut berhasil melalui tahap negara industri maka bisa dikategorikan menjadi negara maju.

“Setelah melewati tahap itu baru bisa masuk kategori developed. Meskipun sekarang negara maju kontribusi industri ke GDP turun tapi mereka bisa melewati tahapan sebagai negara industri,” tambahnya.

Ketentuan negara yang bisa disebut sebagai negara maju ialah dengan menilai pendapatan per kapitanya yang posisinya harus di atas 12 ribu dolar Amerika Serikat per tahunnya.

Diketahui, pendapatan per kapita Indonesia hanya mencapai USD 4 ribu per tahunnya.

“Ditambah lagi dengan HDI (Human Development Index) kalau sudah diatas 0,85, sudah termasuk negara maju tapi kita masih di 0,7. Sebenarnya ini sudah baik tapi belum bisa masuk kategori negara maju,”

Maka itu, dengan dicabutnya status negara berkembang dari julukan Indonesia akan menyebabkan Indonesia tidak menerima lagi fasilitas ODA (Official Development Assistance) yang menjadi alternatif pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dan sosial.

Fithra sebut dengan ODA, negara berkembang juga mendapatkan bunga rendah dalam hutang negara.

Dampak terburuk akan sangat terasa pada sektor perdagangan karena Indonesia memungkinkan untuk menjadi subjek tarif yang tinggi karena tidak lagi diberi fasilitas sebagai negara yang berkembang.

Ia menyarankan pada pemerintah untuk bisa menyiapkan strategi dalam menghadapi hal ini.

SUMBER: Antara

Up Next

Jadwal penerbangan baru pengganti rute yang ditutup

Don't Miss

Emas Antam melambung hingga Rp804.000/gr

Click to comment

Berita

Pasar Induk ratusan miliar dari Tommy Soeharto untuk Karawang

Published

2 weeks ago

March 14, 2020

Malang Post Berita

Hutomo Mandala Putra, atau umunya dikenal dengan nama Tommy Soeharto adalah Ketua Umum dari Partai Berkarya sejak Maret 2018.

Dengan karier politiknya yang panjang dan bisnis yang menggunung, ia kini memilih berinvestasi dengan membangun pasar induk di wilayah Karawang, Jawa Barat.

Dengan luas yang mencapai 12 hektare, ia menolak untuk menyebutkan total investasi dalam membangun pasar induk tersebut. Tommy hanya berkata kemungkinan investasinya bisa mencapai ratusan miliar.

“Investasinya sampai ratusan miliar rupiah. Persisnya belum diketahui, masih proses penentuan. Yang jelas sampai ratusan (miliar),” ucapnya, dikutip Antara.

Ia kemudian menjelaskan detil pasar induk yang akan dibangun memiliki konsep zero waste atau bebas sampah yang artinya, pasar induk tersebut menghindari dan menghilangkan jumlah limbah dan mengelola sampah sehingga tidak ada sampah yang sia-sia.

Tommy yakin sampah yang dihasilkan dari pasar tersebut akan diolah kembali menjadi biogas.

“Nanti, semua limbah organik akan dijadikan biogas sebagai bahan bakar kompor di warung atau restoran wilayan ini,” jelasnya.

Rencananya, pasar tersebut akan memiliki kios sebanyak 4.264 dengan muatan tenaga kerja sebanyak 14 ribu orang.

“Targetnya, kurang dari 18 bulan dari sekarang sudah beroperasi,” tambahnya.

SUMBER: CNN

Ekonomi

Bandara 9 triliun rupiah di Kediri hasil Gudang Garam

Published

3 weeks ago

March 11, 2020

Malang Post Berita

Wikipedia

Gudang Garam membangun sebuah bandara di Kediri dengan dana sebesar 9 triliun rupiah.

Bandara yang diberi nama Bandara Dhoho tersebut diperkirakan pada pendanaan awal sebesar Rp10 triliun, namun turun menjadi Rp9 triliun.

Pada kesempatan acara penandatanganan pembangunan, berita ini disebutkan oleh Itata Taswin Siddharta, Direktur Gudang Garam bersama Faik Fahmi, Direktur Utama PT Angkasa Pura I (persero).

“Dulu kami membayangkan (besar investasi) kisaran Rp 1 hingga 10 triliun. Dengan berjalannya waktu, kedua pihak setuju dan sekarang saya bisa bilang untuk mengecilkan biaya antara 6 hingga 9 triliun,” jelas Itata, di Jakarta Pusat, pada Selasa (10/3).

Investasi yang dilakukan oleh pihak Gudang Garam adalah sebuah langkah jangka panjang dengan tujuan pembangunan nasional, khususnya membantu pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Timur.

Komitmen perusahaan pun dilakukan dengan mengambil langkah pembebasan lahan di wilayah Bandara. Selain itu, biaya pembangunan dan biaya pembebasan berasal dari dompet internal perusahaan.

Pembangunan akan dimulai pada bulan April dan groundbreaking di 15 April dengan rencana durasi pembangunan selama dua tahun.

Sementara, pemerintah memberikan izin kerja sama Gudang Garam dengan Angkasa Pura untuk rencana besar pembangunan ini. Kemenhub pun memberikan pernyataan bahwa pihaknya setuju hak kelola Bandara akan ada ditangan Gudang Garam selama 25 hingga 30 tahun.

SUMBER: CNN

Ekonomi

Pergerakan pemerintah atas dana darurat COVID-19 bak siput

Published

3 weeks ago

March 6, 2020

Malang Post Berita

Pixabay

Ekonom Bhima Yudhistira menilai pemerintah lamban dalam mengucurkan anggaran darurat untuk penanganan virus corona di Indonesia.

Bhima, Ekonom dari Institue for Development of Economics And Finance memberikan kritik tersebut setelah melihat fenomena panic buying yang dilakukan masyarakat dan keputusan yang terbilang lama terkait besarnya anggaran darurat tersebut.

Menurut Bhima, saat ini adalah saat yang krusial untuk pemerintah menunjukkan kemampuannya terhadap penjagaan stabilitas dalam negeri dan mengambil langkah yang nyata.

Seperti contoh mengambil langkah dengan menyediakan masker secara gratis melalui anggaran darurat virus corona.

“Respons pemerintah dengan adanya dinamika virus corona ini memang agak tidak jelas, ini yang akhirnya sekarang kita terjebak di dinamika panic buying,” ucapnya, Kamis (5/3).

Kemudian, ia membandingkan dengan pemerintah Singapura yang mengambil langkah memerintahkan tentara untuk membantu membuat masker agar bisa dibagikan secara gratis pada masyarakatnya. Hal ini dinilai ampuh bagi Bhima untuk menenangkan panik yang dialami masyarakat.

Ia pun mengaku heran terhadap kebijakan pemerintah yang mengucurkan dana sebesar Rp72 miliar untuk sewa influencer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana tersebut digunakan untuk membuat influencer mempromosikan wisata nusantara yang kian menurun karena virus corona yang mewabah 50 negara.

“Influencer dianggar Rp72 miliar, di waktu yang sama, Kemenkes belum jelas memutuskan dana antisipasi untuk virus. Publik akan bisa melihat seberapa serius pemerintah menanggulangi wabah,” kritiknya.

Pendapatnya, anggaran sebesar itu bisa dialokasikan dengan tepat seperi memangkas beban operasional pekerja wisata agar bisa menghindari PHK di sektor pariwisata.

Diketahui bahwa sebelumnya, Wishnutama, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menganggarkan dana sebesar Rp72 miliar untuk promosi wisata Indonesia dengan cara campur tangan influencer. Hal ini ia gunakan untuk menarik turis-turis manca negara.

Kebijakan tersebut berawal dari Presiden Jokowi dalam upaya meredamkan dampak negatif pada ekonomi domestik dari wabah virus corona. Sebab, virus corona telah memengaruhi ekonomi di Indonesia.

Pemerintah juga memutuskan untuk memberi diskon setengah harga pada tiket penerbangan. Ini menghabiskan insentif sebanyak Rp443,39 miliar dari bulan Maret sampai Mei 2020 dari APBN.

SUMBER: CNN