Selama bertahun-tahun, Indonesia telah menggunakan sistem pemilu terbuka, di mana para pemilih dapat menentukan pilihan mereka secara terbuka. Namun, ada usulan baru yang mengusulkan sistem pemilu tertutup, di mana pemilih harus mengikuti pemilu di balai pemilihan dan tidak dapat memilih tanpa diketahui siapa pun. Hal ini menimbulkan keraguan tentang keadilan dan kejujuran pemilu di masa mendatang.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengungkapkan bahwa dia berharap agar MK konsisten dalam menolak permohonan sistem pemilu tertutup. Arief menjelaskan bahwa sistem terbuka memiliki tingkat transparansi yang tinggi dan lebih mudah dipertanggungjawabkan, karena para pemilih dapat mengikuti proses pemilihan tanpa harus menyembunyikan identitas mereka.
Arief juga menambahkan bahwa sistem pemilu terbuka telah menjadi standar di dunia dan bahwa MK harus mempertahankannya. Dia juga menekankan pentingnya menjaga integritas pemilu di Indonesia. Dia mengatakan bahwa untuk menghindari manipulasi dan kecurangan, maka sistem pemilu harus bersih, transparan dan akuntabel.
Kemudian, Arief menyatakan bahwa pemilu harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin keadilan dan kesetaraan bagi semua pemilih. Dia juga menekankan pentingnya mengawasi proses pemilihan dan menghapus kesempatan bagi siapa pun untuk mengontrol atau mengubah hasil pemilihan.
Selain itu, Arief juga menekankan pentingnya melindungi kepentingan pemilih dan pembuat kebijakan. Dia menyatakan bahwa pemilih harus dihargai dan dihormati, dan bahwa para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan aspirasi mereka sebelum mengambil keputusan.
Akhirnya, Arief menegaskan bahwa MK harus tetap konsisten dalam menolak usulan sistem pemilu tertutup dan mempertahankan sistem pemilu terbuka sebagai standar di Indonesia. Dia mengatakan bahwa pemilih harus dihargai dan keadilan harus dipertahankan, agar pemilu tetap transparan dan akuntabel.
