Artikel tentang Hary Tanoesoedibjo yang akhirnya memutuskan untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) dalam Pemilu 2024 menjadi topik terpopuler pada Jumat (9/6/2023). Selain itu, perdebatan antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat mengenai waktu yang tepat untuk mendeklarasikan bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan juga menjadi sorotan.
Amnesty Internasional Indonesia turut mengomentari perlakuan khusus yang diberikan Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut menjadi saksi pelapor dalam sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar yang digelar pada Kamis (8/6/2023).
Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo menjelaskan mengenai alasan dukungan partainya terhadap Ganjar Pranowo, yang merupakan bakal calon presiden dari PDI-P. Sebelumnya, Hary Tanoesoedibjo sempat menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Namun, ketua umum Perindo menggarisbawahi bahwa ia dan partainya akhirnya memutuskan untuk mendukung Ganjar.
Sementara itu, Partai Nasdem dan Partai Demokrat saling beradu argumentasi mengenai waktu yang tepat untuk mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal cawapres. Partai Demokrat berpendapat bahwa deklarasi harus segera dilakukan mengingat waktu pemungutan suara bagi Pemilu 2024 semakin dekat. Sedangkan Partai Nasdem beranggapan bahwa pengumuman figur cawapres harus dipertimbangkan secara matang dan tidak terburu-buru.
Perbedaan pandangan kedua partai semakin menjadikan soliditas Koalisi Perubahan untuk Persatuan menjadi dipertanyakan. Koalisi ini merupakan gabungan dari Partai Nasdem dan Partai Demokrat yang sama-sama mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Amnesty Internasional Indonesia menilai bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur memberikan perlakuan khusus kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Perlakuan khusus tersebut tampak saat Luhut hadir sebagai saksi pelapor dalam sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar.
Deputi Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Wirya Adiewan, mengungkapkan bahwa ada prinsip fair trial atau asas praduga tak bersalah yang dilupakan dalam pengadilan tersebut. Prinsip semua individu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum menjadi pertimbangan yang harus diingat, namun sidang tersebut diwarnai dengan pengamanan berlebih dari aparat.
Keputusan Hary Tanoe untuk mendukung Ganjar Pranowo tentu saja menambah kekuatan elektoral bakal capres dari PDI-P ini menjelang Pemilu 2024. Diharapkan dukungan dari Perindo ini dapat memberikan dorongan positif bagi pencapaian kemenangan Ganjar Pranowo.
Di sisi lain, perbedaan pandangan antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat mengenai waktu deklarasi bakal cawapres Anies Baswedan dapat mempengaruhi soliditas Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Perbedaan pandangan ini sebaiknya dapat diselesaikan dengan baik agar tidak memberikan dampak negatif bagi pencalonan Anies Baswedan di Pemilu 2024.
Sementara itu, komentar Amnesty Internasional mengenai perlakuan khusus yang diberikan kepada Luhut Binsar Pandjaitan dalam sidang kasus pencemaran nama baik terhadap Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar menandakan bahwa ada perhatian internasional terhadap kasus ini. Hal ini tentu saja menjadi catatan penting bagi pengadilan dan pemerintah dalam menangani kasus-kasus serupa di masa mendatang.
