Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi terhadap perusahaan besar swasta (PBS) dan hutan tanaman industri (HTI) yang tidak memenuhi kewajibannya mengalokasikan plasma 20 persen bagi masyarakat setempat. Sugianto juga meminta agar izin Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan-perusahaan tersebut tidak diperpanjang atau dicabut.
Permintaan ini dilontarkan setelah adanya konflik antara masyarakat dan PT Hamparan Masawit Bangun Persada di Desa Bangkal, Kalimantan Tengah. Konflik ini dipicu oleh ketidakmampuan perusahaan-perusahaan tersebut dalam menyediakan plasma 20 persen yang menjadi kewajiban mereka. Sugianto mengatakan bahwa konflik tersebut adalah hasil dari ketidakpatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang telah ada.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah melakukan dialog dan mediasi untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dialog ini menghasilkan pembebasan 20 orang warga yang ditahan dalam konflik tersebut. Pihak DAD Kalimantan Tengah bertanggung jawab penuh dalam pembebasan tersebut.
Sugianto menyatakan keprihatinannya atas insiden konflik ini, yang telah mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka. Untuk mengupayakan rasa keadilan bagi masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan DAD Kalimantan Tengah menjamin biaya pengobatan korban konflik sepenuhnya.
Sugianto menegaskan bahwa konflik ini bisa dihindari jika pihak perusahaan mematuhi kewajiban mereka dan memahami hak-hak masyarakat setempat. Ia menekankan pentingnya saling memahami dan menghormati antara hak dan kewajiban.
Selain meminta evaluasi dari pemerintah pusat terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban plasma 20 persen, Sugianto juga berharap agar perusahaan-perusahaan besar swasta yang beroperasi di Kalimantan Tengah dapat memberikan kontribusi yang signifikan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pedesaan. Ia menganggap sektor-sektor tersebut sebagai dasar pembangunan dan kesejahteraan.
Konflik yang terjadi di Desa Bangkal ini dipicu oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menyediakan plasma 20 persen untuk warga setempat. Konflik ini terjadi pada tanggal 7 Oktober dan menyebabkan bentrokan antara warga dan aparat keamanan. Akibatnya, salah satu warga tewas tertembak dan dua warga lainnya mengalami luka berat. Saat ini, korban luka telah mendapatkan perawatan dan dirujuk ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin untuk penanganan intensif.
