Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto baru-baru ini membawa rombongan partai politiknya untuk mengunjungi kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Cikeas, Jawa Barat. Kunjungan kali ini membuat banyak pihak yang bertanya-tanya tentang kesetiaan Golkar kepada koalisi pemerintahan saat ini. Apalagi, saat ini Golkar sedang menjadi partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin atau koalisi, sementara Partai Demokrat berada di luar atau oposisi.
Menjelang Pemilu 2024, Partai Golkar membentuk koalisi untuk Pemilu 2024 bersama dua partai koalisi lainnya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Koalisi ini diberi nama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Sementara itu, Partai Demokrat sudah membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Pemilu 2024.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Cikeas, Airlangga Hartarto mengaku bahwa Partai Golkar tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan Partai Demokrat dalam Pemilu 2024. Dia menjelaskan bahwa partainya selalu membuka ruang dialog dengan partai politik lain demi menciptakan situasi politik yang lebih kondusif.
Silaturahmi dan dialog antara Partai Golkar dan Partai Demokrat ini menjadi tanda tanya tentang kesetiaan “Partai Beringin” terhadap koalisi pemerintahan saat ini. Beberapa pengamat politik berpendapat bahwa manuver Golkar yang terus mendekati sejumlah partai politik bertujuan agar mereka tetap berada di dalam pemerintahan setelah Pemilu 2024.
Hal ini menegaskan bahwa Partai Golkar tidak pernah berminat mencicipi posisi sebagai kelompok oposisi. Apalagi, Airlangga juga berharap agar pemenang Pemilu 2024 tidak menganut prinsip sapu bersih atau “the winner takes it all.”
Airlangga menyatakan bahwa Indonesia tidak membutuhkan demokrasi semacam di Amerika Serikat, di mana partai yang unggul dalam Pemilu dan Pilpres menguasai semuanya dan tidak memberikan ruang bagi partai politik pesaingnya. Ia menginginkan suasana politik yang lebih inklusif di mana semua partai politik memiliki kesempatan untuk bekerja sama dalam mengelola pemerintahan.
Diketahui sebelumnya bahwa Partai Golkar memang jarang atau bahkan tidak pernah menjadi bagian dari kelompok oposisi, karena partai ini selalu berusaha berada di dalam lingkaran kekuasaan sejak pendiriannya pada tahun 1964. Ini membuat beberapa pengamat menilai bahwa Partai Golkar sebenarnya lebih berfokus pada upaya keras mencari mitra politik agar kepentingan mereka bisa ditampung oleh partai pemenang Pemilu 2024.
Di sisi lain, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pihaknya membuka pintu bagi Partai Golkar untuk bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama Partai Nasdem dan PKS. Ia mengungkapkan bahwa KPP terbuka untuk kerja sama dengan elemen politik lain dalam mengelola Indonesia sebagai negara besar.
Enam ketua umum partai politik, termasuk Airlangga Hartarto, pada Selasa (2/5) melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Airlangga menyatakan bahwa pertemuan tersebut lebih banyak membahas capaian pembangunan dan tantangan yang dihadapi pemerintah ke depan.
Menurut Airlangga, koalisi pendukung pemerintahan saat ini sudah cukup besar, dan diduga tak ada pembicaraan mengenai rencana pemilu 2024 maupun pembentukan koalisi besar. Hal ini dikarenakan setiap partai memiliki agenda masing-masing terkait politik dalam negeri.
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak diundang dalam pertemuan tersebut, meski partai tersebut juga mengusung Jokowi pada Pemilihan Presiden 2014 dan 2019.
Baca berita terbaru lainnya di sini.
