Wakil Ketua Fraksi Gerindra MPR Habiburokhman mengecam respons Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan untuk menunda tahapan Pemilu 2024. Habiburokhman menilai bahwa respons Mahfud hanya sekedar cari panggung saja.
Habiburokhman mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum di mana keputusan hukum harus dilawan secara hukum pula. Ia mengatakan bahwa respons yang tidak tepat terhadap putusan PN Jakpus akan membuat masalah jadi lebih besar. Habiburokhman juga khawatir hal ini akan membuat para perkara lain kehilangan wibawanya, karena semua orang bisa menuduh tanpa bisa membuktikan.
Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) juga meminta Mahfud MD untuk membuktikan ucapannya jika benar ada permainan dalam putusan penundaan tahapan Pemilu 2024. Wakil Ketua Umum Prima, Alief Kamal mendorong supaya Mahfud membuka siapa saja pihak yang bermain dalam putusan tersebut. Kamal juga mengungkapkan bahwa Prima sejak awal tidak sepakat jika Pemilu 2024 ditunda, termasuk terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Ketika menanggapi putusan PN Jakpus, semua pihak disarankan untuk tidak hanya sekadar membuat keadaan menjadi gaduh melalui media saja. Setiap orang yang tidak setuju dengan putusan pengadilan disarankan untuk melawan dengan cara yang bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan hukum. Salah satu caranya adalah dengan mengajukan banding. Memori banding harus disiapkan dengan berkualitas.
Selain itu, semua pihak juga disarankan untuk tidak menuduh tanpa bisa membuktikan. Setiap orang yang tidak suka dengan putusan pengadilan, harus bisa membuktikan atas tuduhan yang diungkapkan. Penuduhan tanpa bukti hanya akan membuat masalah semakin besar.
Karena itu, semua pihak yang terlibat dalam putusan PN Jakpus disarankan untuk bersikap bertanggung jawab dan bijaksana. Setiap orang harus mampu membuktikan atas tuduhannya dan melawan putusan dengan cara yang sesuai dengan hukum. Dengan begitu, hukum akan tetap berfungsi dengan baik dan menjadi acuan bagi setiap pelaku hukum.
