Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Rafael Alun Trisambodo telah meningkat hingga Rp 24 miliar dalam waktu 8 tahun. Rafael merupakan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang kini menjadi tersangka dugaan penerimaan gratifikasi dan telah ditahan KPK.
Firli mengatakan bahwa pada tahun 2011, saat Rafael pertama kali menjadi wajib lapor LHKPN, kekayaannya sebesar Rp 20.497.573.907. Namun, pada tahun 2019, kekayaannya meningkat hingga Rp 44.278.407.799, dan pada tahun 2020 menjadi Rp 55.652.278.332. Menurut Firli, peningkatan jumlah kekayaan tersebut terlihat jelas dari data yang ditemukan KPK.
Selama periode 2011 hingga 2015, Rafael menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak kantor Wilayah Jawa Timur I. KPK menduga bahwa Rafael menerima gratifikasi sebesar 90.000 dollar Amerika Serikat melalui perusahaan konsultan pajak miliknya, PT Artha Mega Ekadhana (AME). Gratifikasi tersebut diterima selama Rafael bekerja sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada DJP Kementerian Keuangan.
Dalam kapasitasnya sebagai penyidik PPNS, Rafael berwenang meneliti dan memeriksa temuan perpajakan wajib pajak yang diduga melenceng dari ketentuan. Diduga, dengan jabatannya tersebut, Rafael menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengkondisian berbagai temuan pemeriksaan perpajakannya. Selain itu, Rafael juga diduga aktif merekomendasikan para wajib pajak untuk menggunakan perusahaan konsultan pajak miliknya, PT AME.
Firli mengatakan bahwa klien PT AME merupakan para wajib pajak yang menghadapi permasalahan pelaporan pembukuan pajak kepada negara. Rafael diduga aktif merekomendasikan PT AME kepada para wajib pajak bermasalah dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi.
Kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh Rafael ini menjadi perhatian publik, terutama karena peningkatan harta kekayaan yang signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, modus operandi yang digunakan oleh Rafael, yaitu memanfaatkan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, menjadi contoh bagi KPK untuk terus memperketat pengawasan terhadap penyelenggara negara.
Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK merupakan langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Korupsi merupakan salah satu faktor penghambat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan masyarakat dalam memberantas praktik korupsi yang merugikan bangsa ini.
Kasus Rafael Alun Trisambodo menjadi salah satu contoh penting bagi KPK dan publik dalam melihat betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara. Semakin banyak kasus korupsi yang terungkap dan ditangani, semakin besar harapan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional di Indonesia.
Dalam menghadapi kasus-kasus korupsi seperti ini, peran serta masyarakat dan lembaga penegak hukum sangatlah penting. Masyarakat, sebagai pengawas penyelenggara negara, harus senantiasa waspada dan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Sedangkan lembaga penegak hukum harus terus bekerja keras dalam mengusut dan menangani kasus-kasus korupsi yang merugikan bangsa dan negara.
Diharapkan, tindakan tegas yang dilakukan oleh KPK dalam menangani kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh Rafael Alun Trisambodo dapat menjadi efek jera bagi penyelenggara negara dan pejabat lainnya yang terlibat dalam praktik korupsi. Hal ini tentunya akan menjadi langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel di Indonesia.
Baca juga: PPATK Akan Melakukan Tindak Lanjut Terhadap Safe Deposit Box Berisi Rp 37 M Rafael yang Diblokir.
