Ekonomi

Erick Thohir ungkap 34 dana pensiun perusahaan BUMN diduga bermasalah

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengungkapkan bahwa ada 34 dana pensiun yang dikelola oleh perusahaan BUMN yang diduga bermasalah. Hal ini didasarkan pada temuan tim internal di kementerian yang dipimpinnya. Erick menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung pada hari Selasa (3/10/2023).

Dari total 48 dana pensiun yang dikelola oleh BUMN, sebanyak 70 persen atau 34 dana dianggap sakit atau tidak sehat. Temuan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Erick ke Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Setelah melakukan penelusuran awal, ditemukan kecurigaan terhadap empat perusahaan BUMN yang dianggap sakit atau bermasalah.

“Dalam upaya penindakan awal, kami akan mengkaji empat dana pensiun, yaitu Inhutani, PTPN, Angkasa Pura 1, dan RNI atau Id Food,” ungkap Erick. Dalam empat kasus ini, dugaan kerugian sementara yang ditemukan mencapai Rp 300 miliar. Erick berpendapat bahwa angka tersebut masih bisa bertambah seiring berjalannya proses audit lebih lanjut oleh BPKP dan Kejaksaan. “Jadi, angka tersebut bisa jadi lebih besar lagi,” tegasnya.

Melihat temuan ini, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyatakan komitmen untuk membersihkan BUMN dari praktik yang tidak sehat. Burhanuddin mengungkapkan bahwa pihak Direktorat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) akan melakukan penyelidikan terhadap dugaan perusahaannya bahwa dana pensiun BUMN ada yang bermasalah.

“Kami baru menerima laporan ini hari ini, jadi beri kami kesempatan untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Kami tidak bisa mengambil kesimpulan begitu saja. Tentu kami akan mengkaji lebih lanjut,” kata Burhanuddin.

Temuan ini menunjukkan adanya indikasi masalah dalam pengelolaan dana pensiun oleh perusahaan BUMN. Dana pensiun tersebut seharusnya digunakan untuk memberikan jaminan masa depan kepada para mantan karyawan BUMN. Namun, jika dana pensiun tersebut bermasalah, hal ini bisa berdampak negatif pada hak-hak para pensiunan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah yang efektif untuk menyelesaikan masalah ini. Auditor terkait harus melaksanakan investigasi yang mendalam untuk mengetahui akar masalah dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaikinya. Selain itu, perlu dilakukan perubahan dalam regulasi dan pengawasan terhadap pengelolaan dana pensiun agar hal serupa tidak terulang di masa depan.

Diperlukan juga transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan dana pensiun oleh perusahaan BUMN. Hal ini dapat melibatkan partisipasi dari para pemangku kepentingan, termasuk pensiunan, untuk memastikan bahwa dana pensiun dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik.

Pemerintah juga perlu memberikan jaminan kepada para pensiunan bahwa dana pensiun mereka aman. Jika terbukti adanya praktik yang tidak sehat atau pelanggaran dalam pengelolaan dana pensiun, maka pelaku harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pengelolaan dana pensiun yang baik akan memberikan kepastian dan kenyamanan bagi para pensiunan, sehingga mereka dapat menikmati masa pensiun mereka dengan tenang.

Rizka Wulandari

Rizka Wulandari sudah terjun di dunia media selama tiga tahun terakhir. Sejak lulus kuliah, ia sudah bekerja untuk beberapa publikasi independen di Jakarta dan menulis berbagai artikel dengan tema yang beragam.