DPR Tidak Serius Menanggapi Penegakan Hukum oleh PPATK dan KPK, KPK: Kami Yakin Ini Bukan Masalah untuk KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin bahwa penilaian pimpinan Komisi III DPR bahwa penegak hukum tak serius menanggapi informasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak ditujukan untuk lembaganya. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Menurutnya, hal itu dibuktikan dengan adanya penilaian terhadap respons KPK atas Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK sudah baik atau di atas standar. Penilaian ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat Indonesia menjadi peserta Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF) atau kelompok kerja aksi keuangan untuk pencucian uang.
Meskipun demikian, Ghufron menghargai penilaian Komisi III DPR RI tersebut. KPK juga akan terus memperbaiki respons terhadap LHA PPATK untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum. Ghufron juga menekankan bahwa LHA PPATK yang disampaikan ke KPK hanya terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan aparat penegak hukum (APH). Sementara itu, transaksi mencurigakan yang diduga tidak bersumber dari korupsi dengan pelaku selain pejabat negara, tidak diserahkan ke KPK.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa menyebut bahwa PPATK selama ini sering membagikan informasi yang bagus kepada APH. Namun, APH tidak serius menindaklanjuti temuan PPATK tersebut. Pernyataan ini dikemukakan dalam rapat kerja Komisi III dengan PPATK di Senayan, Jakarta Pusat. Dalam rapat ini dibicarakan temuan dugaan transaksi ganjil Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
KPK akan terus berupaya melakukan perbaikan dalam menanggapi LHA PPATK. Hal itu dilakukan agar Indonesia dapat menjadi peserta FATF dan meningkatkan kinerja penegakan hukum. KPK juga akan terus memonitor LHA PPATK yang diserahkan ke KPK, meskipun tidak menjadi bahwa tertuju ke KPK. Upaya KPK untuk melakukan perbaikan dalam menanggapi LHA PPATK ini akan berdampak positif bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baca berita terbaru lainnya di sini.
